BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Survei dilakukan periode 10 sampai 19 Oktober 2025 dengan metodologi multi stage random sampling. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden melalui wawancara tatap muka.
Sebanyak 66,1 persen responden menolak Pilkada oleh DPRD. Sementara itu 28,6 persen responden menolak dan 5,3 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan survei soal wacana Pilkada oleh DPRD. Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan mayoritas publik menolak Pilkada oleh DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari data ini bisa kita lihat di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD. Angka ini bukan angka yang kecil tetapi merupakan angka yang masif dan sistemik karena dalam opini publik ketika melewqtibatas 60 persen daripada persetujuan publik itu berarti efeknya sudah besar,” kata Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa saat menjelaskan hasil survei di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.
Ardian menambahkan dari survei menunjukkan semua segmen baik berbasis gender, agama, usia, pendapatan ekonomi, pendidikan dan konstituen secara mayoritas menolak Pilkada oleh DPRD.
Ardian mencontohkan konstiuen Prabowo Subianto saat Pilpres 2024 dan partai politik juga mayoritas menolak Pilkada oleh DPRD.
“Ternyata kita tanyakan kepada konstituen seperi apa, misal Gerindra ternyata mayoritas, bahkan angkanya lebih tinggi74,5 persen menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali,” ujarnya.
“Siapapun pilihan capresnya menolak Pilkada lewat DPRD. Pemilih Pak Anies Baswedan 60,9 persen. Kemudian pemilih Pak Ganjar, ini paling tinggi, 77,5 persen menolak kemudian Pak Prabowo, pemilih yang lama 72,1 persen menyatakan yidak setuju,” tambah Ardian.
Lebih lanjut, LSI Denny JA juga memotret 5 alasan publik tetap menginginkan Pilkada langsung.
Pertama memori demokrasi 20 tahun terakhir rakyat sudah terbiasa memilih secara langsung. Kedua ada rasa ketidakpercayaan publik terhadap DPRD termasuk adanya politik transaksional. “Karena sering diasosiasikan dengan politik transaksional,” ujarnya.
Alasan ketiga rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Keempat publik menilai Pilkada langsung sebagai hak. Terakhir dengan Pilkada langsung, publik lebih punya rasa untuk mengawasi kepala daerah yang dipilih secara langsung.
Dengan hasil survei tersebut, LSI Denny JA memberikan rekomendasi dengan memperbaiki kualitas Pilkada langsung, membangun kepercayaan publik untuk DPRD dan partai politik.
Kemudian LSI Denny JA meminta ada pelibatan publik lebih besar dalam mengubah sistem pemilihan. Terakhir, jika ujicoba pilkada DPRD dianggap perlu, batasi sangat terbatas di level gubernur. Ini didasarkan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014, pasal 91 ayat 1 yang menyebut gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Sementara itu kepala daerah kabupaten kota tetap dipilih langsung,” tutupnya.









