Mayoritas Publik Tolak Pilkada oleh DPRD – bomindonesia.com

Mayoritas Publik Tolak Pilkada oleh DPRD

- Redaksi

Kamis, 8 Januari 2026 - 11:40 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mayoritas Publik Tolak Pilkada oleh DPRD

Pemilihan Umum Republik Indonesia

BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Survei dilakukan periode 10 sampai 19 Oktober 2025 dengan metodologi multi stage random sampling. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden melalui wawancara tatap muka.

Sebanyak 66,1 persen responden menolak Pilkada oleh DPRD. Sementara itu 28,6 persen responden menolak dan 5,3 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan survei soal wacana Pilkada oleh DPRD. Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan mayoritas publik menolak Pilkada oleh DPRD.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari data ini bisa kita lihat di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD. Angka ini bukan angka yang kecil tetapi merupakan angka yang masif dan sistemik karena dalam opini publik ketika melewqtibatas 60 persen daripada persetujuan publik itu berarti efeknya sudah besar,” kata Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa saat menjelaskan hasil survei di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.

Ardian menambahkan dari survei menunjukkan semua segmen baik berbasis gender, agama, usia, pendapatan ekonomi, pendidikan dan konstituen secara mayoritas menolak Pilkada oleh DPRD.

Ardian mencontohkan konstiuen Prabowo Subianto saat Pilpres 2024 dan partai politik juga mayoritas menolak Pilkada oleh DPRD.

“Ternyata kita tanyakan kepada konstituen seperi apa, misal Gerindra ternyata mayoritas, bahkan angkanya lebih tinggi74,5 persen menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali,” ujarnya.

“Siapapun pilihan capresnya menolak Pilkada lewat DPRD. Pemilih Pak Anies Baswedan 60,9 persen. Kemudian pemilih Pak Ganjar, ini paling tinggi, 77,5 persen menolak kemudian Pak Prabowo, pemilih yang lama 72,1 persen menyatakan yidak setuju,” tambah Ardian.

Lebih lanjut, LSI Denny JA juga memotret 5 alasan publik tetap menginginkan Pilkada langsung.

Pertama memori demokrasi 20 tahun terakhir rakyat sudah terbiasa memilih secara langsung. Kedua ada rasa ketidakpercayaan publik terhadap DPRD termasuk adanya politik transaksional.  “Karena sering diasosiasikan dengan politik transaksional,” ujarnya.

Alasan ketiga rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Keempat publik menilai Pilkada langsung sebagai hak.  Terakhir dengan Pilkada langsung, publik lebih punya rasa untuk mengawasi kepala daerah yang dipilih secara langsung.

Dengan hasil survei tersebut, LSI Denny JA memberikan rekomendasi dengan memperbaiki kualitas Pilkada langsung, membangun kepercayaan publik untuk DPRD dan partai politik.

Kemudian LSI Denny JA meminta ada pelibatan publik lebih besar dalam mengubah sistem pemilihan. Terakhir, jika ujicoba pilkada DPRD dianggap perlu, batasi sangat terbatas di level gubernur. Ini didasarkan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014, pasal 91 ayat 1 yang menyebut gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Sementara itu kepala daerah kabupaten kota tetap dipilih langsung,” tutupnya.

Follow WhatsApp Channel bomindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pagar DPRD Kalsel Jebol, Demo Mahasiswa Tuntut Karhutla jadi Bencana Nasional Berakhir Ricuh
ORI Kalsel Himpun Tokoh Lintas Profesi, dari Pengusaha hingga Mantan Petinggi Kejati
ORI Kalimantan Selatan segera Berdiri, Tegaskan Komitmen Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Pekerja secara Independen
Gelar Musda V Partai Demokrat Kalsel di Banjarmasin
Kisah Diplomat yang Membuat Indonesia Diakui Dunia
Resmi Dibuka Penjaringan Bakal Calon Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel
Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya Jadi Anggota DPRD Kalsel, NasDem: Berkontribusi untuk Masyarakat
Pro dan Kontra ‘Ambang Batas Parlemen’ di Tingkat Daerah

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 22:52 WITA

Pagar DPRD Kalsel Jebol, Demo Mahasiswa Tuntut Karhutla jadi Bencana Nasional Berakhir Ricuh

Sabtu, 26 September 2026 - 21:25 WITA

ORI Kalsel Himpun Tokoh Lintas Profesi, dari Pengusaha hingga Mantan Petinggi Kejati

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:30 WITA

ORI Kalimantan Selatan segera Berdiri, Tegaskan Komitmen Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Pekerja secara Independen

Sabtu, 30 Mei 2026 - 23:30 WITA

Gelar Musda V Partai Demokrat Kalsel di Banjarmasin

Senin, 25 Mei 2026 - 22:27 WITA

Kisah Diplomat yang Membuat Indonesia Diakui Dunia

Berita Terbaru

Kinerja Pemko Banjarmasin Sudah Tercapai 86,80 Persen Dari Rp 2,2 Triliun

Banjarmasin Bungas

Kinerja Pemko Banjarmasin Sudah Tercapai 86,80 Persen Dari Rp 2,2 Triliun

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Verified by MonsterInsights