BOMINDONESIA.COM, BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI dalam rangka konsolidasi pembentukan kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menerima langsung rombongan PURT DPD RI di Ruang Rapat Haji Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (5/2/2026).
Dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin itu, Gubernur H. Muhidin mengatakan Pemerintah Provinsi Kalsel menyambut baik kunjungan kerja PURT DPD RI sebagai bagian dari penguatan koordinasi kelembagaan di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada prinsipnya mendukung upaya penguatan fungsi kelembagaan DPD RI di daerah. Terkait rencana pembangunan kantor perwakilan DPD RI di Kalimantan Selatan, tentu akan kami kaji dan pertimbangkan secara menyeluruh, dengan memperhatikan aspek teknis, regulasi, serta kemampuan keuangan daerah,” ujar Syarifuddin.
Ia menegaskan, Pemprov Kalsel berkomitmen menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga negara demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyaluran aspirasi masyarakat.
“Kami berharap koordinasi ini dapat menghasilkan solusi terbaik yang saling mendukung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
Wakil Ketua I PURT DPD RI, Elisa Ermasari, menyampaikan bahwa keberadaan kantor perwakilan DPD RI di daerah sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI, khususnya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah.
“Kami mencatat bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menghibahkan lahan kepada DPD RI. Lahan tersebut kami harapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kantor perwakilan DPD RI di Kalimantan Selatan,” kata Elisa.
Menurutnya, keberadaan kantor perwakilan di daerah akan memperkuat fungsi representasi DPD RI serta mendekatkan pelayanan kelembagaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.
“Kami berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar rencana ini dapat terwujud, sehingga sinergi antara DPD RI dan pemerintah daerah dapat semakin optimal,” pungkasnya. (ril).
