BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Perubahan Nomenklatur dari Badan Kepegawaian Daerah pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Totok Agus Daryanto dilantik kembali dengan jabatan yang sama.
Totok dilantik bersama puluhan ASN dan pengambilan sumpah/janji jabatan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kamis (16/04/2026) di Aula Kayuh Baimbai.
Wali Kota Banjarmasin menekankan, pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum perubahan nyata dalam pelayanan publik. “Tinggalkan pola lama yang tidak produktif. Birokrasi harus lebih cepat, lebih responsif, dan lebih dekat dengan masyarakat,” tegas Yamin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan adalah komitmen moral yang harus diwujudkan dalam kerja nyata. Dalam kondisi saat ini, kekuatan birokrasi terletak pada kemampuan beradaptasi, namun masih dibayangi pola kerja lama yang berpotensi menghambat kinerja.
Pelantikan ini dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Totok Agus Daryanto, pimpinan SKPD, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkot Banjarmasin.
Totok menjelaskan, agenda tersebut mencakup pengukuhan akibat perubahan nomenklatur, pelantikan pejabat administrator dan pengawas, pengangkatan pejabat fungsional, hingga pengesahan CPNS menjadi PNS.
“Hari ini ada dua agenda besar, pengukuhan dan pelantikan. Penyesuaian nomenklatur BKD menjadi BKPSDM serta perubahan struktur di Kominfo dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi,” ujarnya.
Sejumlah nama pejabat yang dilantik dan dikukuhkan di antaranya Totok Agus Daryanto yang kini menjabat Kepala BKPSDM, Hendra sebagai Sekretaris Satpol PP, Yul Poliatma Rachmanu pada bidang penanaman modal, serta Ariffian Noor Subhani di Dinas Pendidikan. Selain itu, terdapat pula Nurwati di Dinas Sosial, Syapiq Huwaida di Badan Kesbangpol, dan Khairina Rahmi di Dinas PUPR. Pada sektor kearsipan dan perpustakaan, Dwi Susanti turut mengalami rotasi jabatan.
Di lingkungan Satpol PP, Hairudin dipercaya mengisi posisi strategis, sementara di BKPSDM terdapat Rahmasari, Hj. Ellis Surialda, dan Untung Eko Laksono yang memperkuat pengelolaan kepegawaian. Sektor pengembangan SDM juga diisi oleh Muhamad Yusri Zani, sedangkan di Diskominfo terjadi penyesuaian jabatan yang melibatkan Hj. Nurbaiti, Ibnul Qayyim Islamy, dan Satria Yudha Lesmana. Selain itu, puluhan pejabat lainnya dari berbagai SKPD turut dilantik, termasuk pejabat eselon IV, pejabat fungsional, hingga CPNS yang resmi diangkat menjadi PNS.
Penataan ini membuka peluang besar bagi penyegaran organisasi dan distribusi kinerja yang lebih merata. Namun, tantangan tetap ada, terutama masih adanya jabatan strategis yang kosong dan menunggu proses pengisian.
Menjawab hal tersebut, pemerintah kota menyiapkan percepatan pengisian jabatan. “Arahan wali kota jelas, begitu rekomendasi turun, kita langsung lanjutkan untuk pemerataan jabatan,” timpal Totok.
Langkah ini menjadi solusi untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa hambatan struktural. Selain penataan birokrasi, isu pelayanan publik seperti pengelolaan sampah turut menjadi perhatian. Yamin menegaskan bahwa perubahan struktur harus berdampak langsung pada masyarakat. Ia mendorong edukasi pemilahan sampah dari sumber sebagai solusi konkret.
