BOMINDONESIA.COM, SAMARINDA – Aksi unjuk rasa (unras) yang melibatkan ribuan massa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, berakhir ricuh pada Selasa (21/4/2026) malam.
Berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber berita , massa yang didominasi mahasiswa tersebut awalnya menggelar aksi damai sejak sore hari.
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan anggaran pemerintah daerah hingga isu pemberantasan korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun situasi mulai memanas setelah sebagian massa menolak membubarkan diri meski koordinator aksi telah mengimbau untuk mengakhiri kegiatan sekitar pukul 18.00 Wita.
Sejumlah peserta aksi justru bertahan di lokasi dan melakukan pelemparan ke arah aparat menggunakan botol plastik, batu hingga pecahan keramik.
Bahkan sempat terjadi aksi bakar-bakar di sekitar area depan kantor gubernur.
Aparat kepolisian yang berjaga sebelumnya telah berulang kali memberikan imbauan secara persuasif.
Namun karena kondisi semakin tidak kondusif, petugas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan memukul mundur massa dari dua arah, yakni dari sisi Korem 091/ASN dan Jalan Gunung Cermai.
Dalam proses pembubaran, aparat mengerahkan beberapa unit water cannon serta menembakkan gas air mata untuk mengendalikan situasi.
Sekitar pukul 20.00 Wita, massa akhirnya berhasil dibubarkan dan meninggalkan lokasi.
Situasi di kawasan tersebut pun berangsur kembali kondusif meski aparat masih bersiaga.
Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro menyampaikan bahwa secara umum aksi unjuk rasa berjalan dengan baik, meski sempat terjadi kericuhan di akhir kegiatan.
“Secara umum unjuk rasa berjalan baik dan kami mengapresiasi massa yang menyampaikan aspirasi secara damai,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan pembubaran yang dilakukan aparat telah sesuai dengan prosedur.
“Langkah yang diambil masih dalam koridor SOP dan situasi tetap aman serta terkendali,” tegasnya.
Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah demonstran untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Namun, jika pelanggaran yang dilakukan tidak berat, kemungkinan hanya akan diberikan pembinaan.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud disebut berada di kantor saat aksi berlangsung dan sempat membuka ruang audiensi.
Namun tawaran tersebut tidak dimanfaatkan oleh massa aksi.
Adapun tuntutan yang disuarakan massa antara lain meminta evaluasi kebijakan anggaran, pemberantasan praktik korupsi, serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
(Berbagai sumber)
Editor Mercurius
