Lemahnya Pengawasan Pelayanan Publik, YLK Intan Kalimantan Dorong Peran Lembaga Konsumen – bomindonesia.com

Lemahnya Pengawasan Pelayanan Publik, YLK Intan Kalimantan Dorong Peran Lembaga Konsumen

- Redaksi

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:52 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lemahnya Pengawasan Pelayanan Publik, YLK Intan Kalimantan Dorong Peran Lembaga Konsumen

PENGAWASAN KONSUMEN - Ketua YLK Intan Kalimantan, Dr H Fauzan Ramon SH MH, yang menjadi nara sumber pada acara yang digelar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Banjarmasin Rabu (3/6/2026) bersama jajaran pengurus lainnya (Foto Mercy )

BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN- Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik mendorong perlunya sistem pengawasan yang lebih independen dan berpihak kepada kepentingan konsumen.

Hal tersebut disampaikan Ketua YLK Intan Kalimantan, Dr H Fauzan Ramon SH MH, menanggapi masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap berbagai layanan publik, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Menurut Fauzan Ramon, saat ini banyak instansi pelayanan publik berlomba-lomba mengusung slogan pelayanan prima dan berorientasi kepada konsumen.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun pada praktiknya, berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan masih terus ditemukan.

“Pelayanan yang baik tidak cukup hanya menjadi slogan. Yang lebih penting adalah bagaimana pengawasan terhadap pelayanan itu benar-benar berjalan efektif dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen,” ujar Fauzan Ramon, usai menjadi nara sumber pada acara yang digelar .Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Banjarmasin, Rabu (3/6/2026)

Pengacara senior yang dikenal aktif memperjuangkan hak-hak konsumen tersebut mencontohkan sejumlah sektor pelayanan publik seperti rumah sakit, perusahaan daerah air minum (PDAM), perbankan hingga berbagai badan layanan lainnya yang masih kerap menerima keluhan dari masyarakat.

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar terletak pada lemahnya fungsi pengawasan internal yang selama ini dijalankan.

“Sering kali badan pengawas yang ada merupakan pihak yang ditunjuk langsung oleh pemegang kekuasaan atau kepala daerah. Kondisi seperti ini berpotensi membuat fungsi kontrol tidak berjalan maksimal karena independensinya dipertanyakan,” katanya.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin itu menilai pengawasan yang ideal harus melibatkan unsur independen yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.

Karena itu, Fauzan Ramon mendorong pemerintah daerah maupun instansi pelayanan publik untuk membuka ruang bagi lembaga perlindungan konsumen agar terlibat dalam sistem pengawasan.

“Kepala daerah sudah saatnya melibatkan lembaga independen seperti YLKI atau lembaga perlindungan konsumen lainnya dalam struktur pengawasan. Dengan demikian pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mengawal kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Fauzan, kehadiran lembaga konsumen dalam sistem pengawasan akan memberikan ruang yang lebih adil bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan apabila merasa dirugikan oleh pelayanan suatu instansi.

Dengan mekanisme tersebut, setiap keluhan dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan tanpa adanya intervensi kepentingan tertentu.

“Kalau model pengawasan seperti ini diterapkan, masyarakat memiliki saluran pengaduan yang lebih dipercaya. Pada akhirnya instansi pelayanan publik akan terdorong meningkatkan kualitas layanan secara nyata, bukan sekadar mempercantik slogan,” ujarnya.

Fauzan berharap ke depan pemerintah daerah dapat lebih serius memperkuat sistem pengawasan pelayanan publik melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga independen.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Penulis/Editor: Mercurius

P

Follow WhatsApp Channel bomindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Kotabaru Tekankan Pentingnya Pendidikan dan Nasionalisme Generasi Muda Pada Peringatan Hari Pahlawan 2026
Pemkab Kotabaru Hadiri Haul KH. Sulaiman Nain, Teladani Perjuangan dan Pengabdian Ulama
Pemkab Kotabaru Hadiri Pengukuhan DPK APINDO Periode 2026-2031
GEPAK Dukung Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Perjuangkan BPJS untuk BPK dan Relawan Banjir
Ubah Stigma Ormas, GEPAK Kalsel Siapkan Unit Usaha dan Gandeng Akademisi
Kabut Asap Selimuti Kalsel, Polda Kalsel Gelar Operasi Patuh Intan 2026 Kedepankan E-TLE
Pagar DPRD Kalsel Jebol, Demo Mahasiswa Tuntut Karhutla jadi Bencana Nasional Berakhir Ricuh
Diskominfo Kotabaru: Publikasi Pembangunan Akurat dan Berkualitas, Perkuat Kemitraan dengan Pers

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 23:07 WITA

Pemkab Kotabaru Hadiri Haul KH. Sulaiman Nain, Teladani Perjuangan dan Pengabdian Ulama

Jumat, 6 November 2026 - 10:56 WITA

Pemkab Kotabaru Hadiri Pengukuhan DPK APINDO Periode 2026-2031

Rabu, 4 November 2026 - 14:06 WITA

GEPAK Dukung Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Perjuangkan BPJS untuk BPK dan Relawan Banjir

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:29 WITA

Ubah Stigma Ormas, GEPAK Kalsel Siapkan Unit Usaha dan Gandeng Akademisi

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:21 WITA

Kabut Asap Selimuti Kalsel, Polda Kalsel Gelar Operasi Patuh Intan 2026 Kedepankan E-TLE

Berita Terbaru

Sepekan Diguyur Hujan, Krisis Air Bersih di Banjarmasin Terobati

Banjarmasin Bungas

Sepekan Diguyur Hujan, Krisis Air Bersih di Banjarmasin Terobati

Kamis, 12 Nov 2026 - 19:02 WITA

Banjarmasin Daftarkan Puluhan Karya Anak Banjar Untuk Dilabeli HKI

Banjarmasin Bungas

Banjarmasin Daftarkan Puluhan Karya Anak Banjar Untuk Dilabeli HKI

Rabu, 11 Nov 2026 - 18:52 WITA

Peringati Hari Pahlawan, Yamin Ajak Warga Siapkan Masa Depan Banjarmasin

Banjarmasin Bungas

Peringati Hari Pahlawan, Yamin Ajak Warga Siapkan Masa Depan Banjarmasin

Selasa, 10 Nov 2026 - 13:24 WITA

Verified by MonsterInsights