BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Perubahan peta ekonomi Kalimantan seiring berkembangnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu diikuti dengan kesiapan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk sistem pengupahan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan biaya hidup dan dunia usaha.
Hal tersebut menjadi salah satu gagasan yang disampaikan Ketua Dewan Pembina DPD Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalimantan Selatan, H. Junaidi, dalam pembahasan internal organisasi.
Menurut Junaidi, perkembangan pembangunan di Kalimantan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah formulasi pengupahan bagi pekerja agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus tidak mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
“Kita harus memastikan gelombang pembangunan besar ini berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Karena itu, persoalan pengupahan perlu kita lihat secara lebih komprehensif,” ujar pria yang juga pembina Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK)
Gagasan tersebut kemudian dibahas dalam rapat DPD ORI Kalsel yang dipimpin Sekretaris ORI Kalsel, Adv. Bujino A Salan, S.H., M.H baru baru tadi.
Dalam pembahasan itu, ORI Kalsel melihat perlunya kajian terhadap berbagai faktor yang memengaruhi pengupahan, mulai dari perkembangan ekonomi daerah, biaya hidup, kondisi industri, hingga kepentingan pekerja dan pelaku usaha.
Ketua DPD ORI Kalsel, Sulkan, mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti gagasan tersebut melalui komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk elemen serikat pekerja.
Salah satunya dengan membangun komunikasi bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk membahas kemungkinan penyusunan formula pengupahan yang dinilai lebih proporsional.
“Kami akan mencoba membangun komunikasi dengan berbagai elemen, termasuk serikat pekerja.
Harapannya, nanti dapat dirumuskan gagasan yang bisa mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha,” harapnya
Sementara itu, Ketua YLKI Kalimantan Selatan, Dr. Akhmad Murjani, S.H., M.H., menilai persoalan upah juga memiliki keterkaitan dengan produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap produktivitas. Dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat sebagai konsumen.
Dari sisi hukum, Ketua DPP FKPWK,
Adv. H. Rachmad Fadilah, S.H., menyatakan pentingnya memastikan setiap gagasan terkait kebijakan ketenagakerjaan tetap berada dalam koridor hukum dan memiliki dasar yang jelas
Ketua Umum DPP FKPWK ini menyebut pembahasan mengenai pengupahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar kebijakan yang nantinya dihasilkan tidak hanya melihat kepentingan satu kelompok.
Pembahasan di lingkungan ORI Kalsel tersebut selanjutnya diarahkan untuk menghasilkan gagasan yang dapat menjadi bahan masukan dalam melihat perkembangan ketenagakerjaan di Kalimantan.
Di tengah perubahan posisi strategis Kalimantan pasca pembangunan IKN, persoalan upah dinilai menjadi salah satu bagian penting yang perlu dipersiapkan agar pertumbuhan ekonomi juga berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis/Editor : Mercurius
