BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Sorotan tajam dan butuh perhatian untuk kepentingan warga dalam reses Saut Nathan Samosir Anggota DPRD Kota Banjarmasin. Pasalnya, warga Kelurahan Telawang dan Kelurahan Basirih mempertanyakan ketersediaan air bersih, keluhan tagihan listrik saat terjadi pemadaman, hingga akurasi data desil penerima bantuan sosial.
Keluhan masyarakat yang mengemuka dalam reses dan mendapat tampungan aspirasi anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir yang juga politisi PDI Perjuangan ini, pada Kamis (22/10/2026).
Selain persoalan layanan publik, warga juga meminta perbaikan jalan lingkungan dan gang yang rusak serta penanganan tiang listrik yang berada di tengah jalan karena dinilai membahayakan pengguna jalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan air bersih menjadi salah satu keluhan utama warga. Keterbatasan pasokan air yang diduga berkaitan dengan kekurangan bahan baku disebut mengganggu distribusi kepada masyarakat.
Warga juga mempertanyakan penghitungan tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tetap berjalan meski pasokan air tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Keluhan serupa disampaikan terkait tagihan listrik yang dinilai tidak berubah meski pemadaman berulang kali terjadi selama tiga hingga enam jam.
“Ini menjadi pertanyaan masyarakat. Ketika air tidak bisa digunakan karena gangguan layanan, tagihan tetap sama. Begitu juga listrik yang sering padam, tetapi biaya yang dibayarkan tidak berubah. Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat,” tutur Saut Nathan Samosir.
Ia berharap PDAM dan PT PLN (Persero) memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penghitungan tagihan, termasuk kemungkinan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak gangguan layanan.
“Masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai biaya yang dibayarkan, terutama ketika layanan yang diterima tidak berjalan optimal,” tuturnya
Selain layanan dasar, penetapan desil sebagai dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk program bantuan sosial juga menjadi sorotan.
Warga mempertanyakan proses pendataan dan penetapan desil karena menilai aparat di tingkat rukun tetangga (RT) belum dilibatkan secara optimal.
Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi data tersebut agar penetapan kelompok kesejahteraan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
“Masalah desil ini sudah berulang kali muncul. Karena itu, perlu dilakukan pengecekan kembali agar penetapannya sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” bebernya.
Di bidang infrastruktur, warga mengusulkan perbaikan jalan lingkungan dan gang yang rusak. Selain itu, keberadaan tiang listrik di tengah jalan dinilai perlu segera ditangani demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota DPRD berkacamata ini pun menyatakan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Untuk persoalan jalan dan gang, ia berencana meninjau langsung lokasi guna mengetahui kondisi di lapangan dan memastikan kebutuhan perbaikan.
Ia menyebut sejumlah aspirasi yang diperjuangkan sebelumnya telah direalisasikan. Namun, masih ada usulan yang belum terlaksana sehingga perlu terus dikawal.
“Kami sebagai anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kami akan mengecek langsung ke lapangan, kemudian berkoordinasi dengan dinas terkait agar dapat ditangani sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan instansi penyedia layanan publik segera merespons keluhan warga, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2026.
“Kira-kira apa penyebab gangguan layanan serta mekanisme penghitungan tagihan agar masyarakat memperoleh kepastian dan solusi atas persoalan yang dihadapi, tentu akan disampaikan kepada lembaga itu,” imbuhnya.
