BOMINDONESIA.COM, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru mulai memperkuat langkah pembenahan kinerja birokrasi guna meningkatkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pasalnya, meski Indeks Reformasi Birokrasi telah meraih predikat BB, nilai SAKIP Kotabaru masih berada pada predikat B.
Upaya peningkatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta tim penyusun SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembinaan tersebut difokuskan pada asistensi, pendampingan, serta evaluasi kelengkapan dokumen dan penerapan SAKIP maupun Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkab Kotabaru.
Kegiatan dibuka Asisten Administrasi Umum Setda Kotabaru, Ir. Anang Muhammad Zen, S.T., M.T., yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
Dalam sambutannya, Anang menegaskan bahwa SAKIP dan Reformasi Birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, ketepatan penggunaan anggaran, hingga kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, birokrasi harus mampu bekerja lebih lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil. Artinya, keberhasilan perangkat daerah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan maupun dokumen laporan yang diselesaikan, tetapi sejauh mana program tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia kemudian memaparkan hasil evaluasi kinerja Pemkab Kotabaru tahun 2025. Indeks Reformasi Birokrasi berhasil memperoleh predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 76,22. Sementara itu, SAKIP masih berada pada predikat B (Baik) dengan nilai 64,80.
“Capaian Reformasi Birokrasi dengan predikat BB tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, nilai SAKIP kita yang masih berada pada predikat B menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan. Target kita ke depan, SAKIP Kabupaten Kotabaru harus meningkat minimal menjadi BB, bahkan A,” tegasnya.
Anang meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat tidak menganggap peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai urusan administratif semata. Pimpinan masing-masing organisasi harus terlibat langsung memastikan setiap program dan kegiatan yang menggunakan anggaran benar-benar selaras dengan target serta indikator kinerja utama daerah.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan indikator kinerja yang terukur, pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil, serta penguatan keterkaitan atau cascading kinerja. Keselarasan tersebut harus dibangun mulai dari dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga target kinerja masing-masing aparatur.
Untuk mempercepat pembenahan, Anang memaparkan tiga langkah strategis yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Pertama, memperkuat komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Kepala OPD diminta memimpin langsung pembahasan capaian kinerja secara berkala, memastikan setiap persoalan memiliki penanggung jawab dan solusi, serta mengendalikan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
Kedua, meningkatkan kapasitas aparatur berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi perangkat daerah. Perbaikan harus menyentuh indikator kinerja, pohon kinerja, sistem pengukuran hingga pelaporan. Bapperida dan Bagian Organisasi diharapkan memperkuat pendampingan, sedangkan Inspektorat meningkatkan evaluasi internal dan memberikan rekomendasi yang substantif.
Ketiga, membenahi sistem kerja Tim SAKIP Kabupaten melalui pembagian tugas yang jelas, penyusunan kalender kerja, penyelarasan penilaian, kesiapan data, akses evaluator, hingga pengelolaan daftar tindak lanjut secara terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kotabaru, M. Octo Brahma Yogayana, S.STP., selaku ketua pelaksana, menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan tersebut menjadi sarana untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman teknis aparatur dalam mengimplementasikan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala yang selama ini dihadapi perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan perjanjian kinerja dan dokumen pendukung lainnya, dapat diidentifikasi serta dicarikan solusi.
Pemkab Kotabaru berharap pembinaan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan dokumen evaluasi, tetapi benar-benar mendorong perubahan pola kerja birokrasi yang lebih terukur, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, peningkatan predikat SAKIP dari B menuju BB bahkan A bukan hanya menjadi target penilaian pemerintah, tetapi juga harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.









