BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Instruksi Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin Nomor: 800.1.11.9 /289-PPIK /BKD, Diklat/2025, tertanggal 20 Februari 2025, tentang Apel Pagi Bersama Wakil Walikota dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ,dikritik.
Apel tersebut dijadwalkan pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 08.00 WITA, di Halaman Balai Kota Pemerintah Kota Banjarmasin. Namun, keputusan untuk menggelar apel bersama Wakil Walikota yang baru dilantik tanpa kehadiran Walikota terpilih menimbulkan tanda tanya.
Advokat sekaligus pengamat kebijakan publik, Rachmat Fadillah, SH, menilai bahwa apel ini seharusnya menjadi momentum silaturahmi antara Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ketua Umum Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK) Iitu, seremonial ini lebih tepat jika dilakukan setelah serah terima jabatan dari Walikota dan Wakil Walikota lama kepada yang baru dilantik.“Seharusnya apel ini dilakukan bersama antara Walikota dan Wakil Walikota terpilih, bukan hanya Wakil Walikota saja” terang Rachmat Fadillah SH,Senin (24/2/2025)
Ini sambung Rachmat Fadillah agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat terkait soliditas kepemimpinan baru. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa dalam undangan instruksi tersebut, yang bertanda tangan adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, bukan Walikota Muhammad Yamin.
Padahal, menurutnya, instruksi yang dikeluarkan atas nama Walikota semestinya ditandatangani langsung oleh Walikota. Lebih lanjut, Rachmat juga menyoroti waktu pelaksanaan apel yang dinilai kurang tepat mengingat Walikota terpilih masih menjalani Diklat Militer (Retret).
Ia menegaskan bahwa hanya menunggu beberapa hari hingga diklat selesai akan jauh lebih baik untuk menghindari polemik.“Secara aturan, memang Wakil Walikota memiliki kewenangan untuk melaksanakan apel ini.
Namun, secara etika dan kepatutan, lebih baik menunggu hingga Walikota terpilih bisa hadir agar tidak ada persepsi ‘curi start’ atau ketidakharmonisan sejak awal kepemimpinan,” tegas pria yang sehari hari bekerja sebagai advokat ini .
Rachmat menekankan bahwa komunikasi dan koordinasi dalam pemerintahan harus diperkuat agar kebijakan yang diambil dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Penulis : Mercurius
Editor : Mercurius
