Di-PHK, Ini Jaminan Kehilangan Pekerjaan

BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Cara mendapatkan tunjangan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Korban PHK bisa mendapat tunjangan sebesar 60% dari gaji pokok selama enam bulan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat hingga 23 April 2025, kasus PHK di dalam negeri telah mencapai 24.036 kasus. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengakui pada awal tahun ini kasus PHK mengalami tren kenaikan jika dibandingkan di tahun lalu. 

“Per 23 April sudah 24.036 kasus atau sepertiga lebih dari tahun 2024 yang mencapai 77.965 kasus PHK, jadi secara year on year memang meningkat tren-nya,” kata Yassierli dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR RI..

Baca Juga :  Wabup Mura Pimpin Upacara OTDA & Kesiapsiagaan Bencana 2025: Sinergi Menuju Indonesia Emas

Baca Juga:

Ingin Perjalanan Jauh, Ini Motor Metic Irit BBM

Secara rinci, Yassierli menyebut ada 3 provinsi terbanyak yang melakukan PHK, yakni Jawa Tengah dengan 10.692 kasus, Jakarta 4.649 kasus dan Riau 3.546 kasus.

Sementara untuk sektornya yakni industri pengolahan 16.801 kasus, perdagangan besar dan eceran 3.622 kasus dan aktivitas jasa lainnya 2.012 kasus.

Menurutnya ada beberapa hal yang menyebabkan PHK ini terjadi di industri tersebut. Pertama, perusahaan rugi karena pasar dalam negeri dan luar negeri menurun. Kedua, relokasi atau pindah perusahaan dan mencari upah yang lebih murah.

Baca Juga :  Dorong Budaya Membaca dan Literasi Melawan Hoaks

Baca Juga:

APJI Kalsel Gelar Pelatihan Sertifikasi Management Catering dan ToT

Ketiga, terjadi kasus penyelisihan hubungan industrial. Keempat, tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja. Kelima, alasan efisiensi untuk mencegah kerugian. Keenam, kebijakan transformasi perubahan bisnis. Terakhir, karena pailit.

“Jadi penyebab PHK beragam. makanya ketika ditanya mitigasinya seperti apa tentu kita harus melihat case by case,” urai Yassierli.

Baca Juga:

Pengembang Surya Megah Group Siapkan Rumah Subsidi untuk Wartawan, Bayar Cukup DP500 Ribu