BOMINDONESIA.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin memimpin Rapat Koordinasi Lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Ruang Rapat Abrani Sulaiman, Senin (6/4/2026).
Rakor yang diikuti para Tenaga Ahli Gubernur serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Kalsel ini membahas terkait realisasi pengadaan barang dan jasa, realisasi pekerjaan fisik dan keuangan, realisasi APBD tahun anggaran 2026 selama triwulan 1 (satu) serta sekaligus membicarakan persiapan awal pelaksanan hari jadi Provinsi Kalael ke 76 tahun 2026 ini.
Kepada sejumlah wartawan, usai rakor Gubernur Kalsel, H. Muhidin menyampaikan bahwa paparan SKPD terkait serapan diketahui pada triwulan pertama masih rendah yang berada pada angka 20 persen. Sehingga perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan pada triwulan 2 nanti.
“Serapan pada triwulan pertama ini ternyata kita lihat masih rendah, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala. Namun saya menekankan, untuk triwulan kedua ini nantinya, realisasi harus berada di atas 50 persen,” tegas Gubernur h. Muhidin.
Sehingga kedepan, pada pelaksaan kegiatan di SKPD untuk mengurangi kendala yang terjadi, Pemerintah Provinsi akan menerapkan 3 (tiga) lini, yakni; monitor langsung dari Kepala SKPD masing-masing ke bawahan, kemudian para asisten yang dibantu staf ahli dan Tenaga Ali Gubernur memonitor mitra-mitranya serta, monitoring dari inspektorat sebgaai pemeriksa internal juga akan dilakukan. Kesemuanya ini untuk memastikan jalan tidaknya kegiatan yang sudah direncanakan dalam tahun anggaran berjalan.
Dalam rakor kali ini juga, Gubernur Kalsel H. Muhidin memberikan arahan khusus terkait beberapa hal, diantaranya tentang semua kantor dan lingkungannya harus bersih yang akan dikontrol langsung oleh setiap Kepala SKPD masing-masing bahkan Sekda. Karena menurut gubernur, kebersihan kantor yang disertai kerapian tempat kerja ini akan membuat bekerja jadi lebih nyaman.
“Selain soal kebersihan, kita juga tadi menyampaikan untuk meniadakan Work From Home (WFH) demi memaksimalkan kinerja seluruh pegawai tanpa terkecuali. Di Pemprov sejauh ini tidak ada kendala, karena semua masih terkendali,” ujar Gubernur Kalsel, H. Muhidin.
Selain itu, Gubernur H. Muhidin juga memberikan arahan langsung terkait kegiatan rapat SKPD di luar kantor, untuk dapat sekaligus melihat potensi-potensi desa di Kalsel, agar dapat mengangkat perekonomian di daerah.
