BOMINDONESIA.COM, BANJARBARU – Gubernur Haji Muhidin mengapresiasi Dewan Sengketa Indonesia (DSI) yang terus berkomitmen dan eksis membantu masyarakat dalam menyelesaikan persengketaan di luar pengadilan.
Gubernur Kalsel Haji Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Agus Dyan Nur saat menghadiri acara pengambilan sumpah mediator dan penandatanganan pakta integritas, pengambilan sumpah/janji profesi dan pelantikan mediator/ajudikator/konsiliator/arbiter Dewan Sengketa Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, di Hotel Novotel Banjarbaru, Senin (13/1/2025).
Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efektif akan berdampak positif bagi iklim investasi dan pembangunan nasional.
”Bagi pemerintah daerah, tentu kami berpandangan bahwa dengan semakin kuatnya lembaga penyelesaian sengketa, investor akan merasa lebih aman berinvestasi di daerah. hal ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor,” ujar Agus saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.
Menurutnya, profesi ini sangat penting untuk penyelesaian sengketa khususnya yang ada di Kalimantan Selatan (Kalsel). Presiden Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Prof Sabela Gayo PhD, mengakui, dirinya sudah berkeliling hampir disuruh provinsi yang ada di Indonesia.
“Di banyak tempat, kami sudah banyak mendengar pengakuan dan apresiasi dari lembaga pengadilan bahwa mediator alumni DSI banyak yang berprestasi, mampu menyelesaikan sengketa yang dimediasinya. Hal ini membuktikan lembaga ini sangat kompeten,” imbuhnya.
Editor : Afdiannoor
