BOMINDONESIA.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin resmi melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel). Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan optimalisasi kinerja birokrasi.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 11 Pejabat Tinggi Pratama inipun berlangsung dengan khidmat dan turut dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman dan Ketua TP PKK Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin.
Melalui pelantikan ini Muhidin menekankan agar para pejabat yang baru dilantik tidak berlama-lama dalam masa adaptasi sehingga bisa bekerja dengan baik dan integritas tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Jalankan tugas sebaik mungkin, jangan salahkan wewenang jabatan. Segera beradaptasi dengan tempat kerja yang baru dan jalin silaturahmi dengan bawahan juga atasan agar tercipta suasan kerja yang penuh kekompakan,” kata Muhidin, Banjarbaru, Selasa (6/1/2026).
Ia juga menegaskan bahwa dirinya melalui Sekretaris Daerah Kalsel akan melakukan evaluasi kepada para Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemprov Kalsel. Ia juga mengimbau agar para pejabat Eselon III juga terus mengevaluasi para pejabat Eselon IV dilingkungan kerja mereka masing-masing.
“Jadi setiap enam bulan akan kita evaluasi apakah pejabat yang bersangkutan masih pantas menempati posisi yang diamanahkan serta menjalin hubungan baik (cocok) dengan staf lain di lingkungan kerjanya. Jika tidak cocok dengan bawahannya, maka bisa saja nanti digeser, karena tidak mungkin bisa melaksanakan tugas dengan baik jika tidak menjalin silaturahmi yang baik antara atasan dan bawahan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepawaian Daerah (BKD) Kalsel yang baru, Noryadi menjelaskan bahwa meski 11 jabatan telah terisi, masih ada satu posisi yang saat ini sedang menunggu keputusan pusat.
”Hari ini kita melantik 11 jabatan tinggi pratama. Masih ada satu jabatan, yaitu Kepala Dinas Dukcapil, yang prosesnya masih di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami sedang menunggu keputusan Mendagri untuk jadwal pelantikannya,” ungkap Nuriyadi.
Selain itu, Nuriyadi memaparkan bahwa hingga saat ini masih terdapat dua kursi kosong untuk jabatan Eselon IIA, yakni posisi Asisten I dan Kepala Dinas ESDM. Untuk pengisian kedua posisi tersebut, pihak BKD masih menunggu arahan lebih lanjut dari Gubernur Kalimantan Selatan.
“Selain itu, tahun 2026 ini ada empat jabatan Eselon II yang akan pensiun. Terkait apakah pengisiannya akan dilakukan secara serentak (digabung) atau tidak, kami sepenuhnya menunggu instruksi dari Bapak Gubernur,” pungkasnya. ril
