BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Gubernur Kalsel H Muhidin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam sidang Paripurna DPRD Kalsel, pada Rabu (25/3/2026), di ruang rapat paripurna H Mansyah Addrian, Gedung DPRD setempat, di Banjarmasin.
Disampaikan dalam rapat paripurna, berbagai aspek pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif dari Pemerintah Provinsi Kalsel tahun 2025.
Pada aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebut Sekdaprov, indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel 2025 mencapai 76,10, meningkat dibandingkan 2024 sebesar 75,19. Ini menunjukkan, perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aspek penanggulangan kemiskinan, persentasi penduduk miskin menurun dari 4,1% pada tahun 2024 menjadi 3,82% pada tahun 2025, dan bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka terjaga pada angka 4,16%.
Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kalsel 2005 tumbuh sebesar 5,22%, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya 5,06%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang tercatat di angka 5,11%. Artinya, ketahanan dan daya tumbuh ekonomi daerah terus menguat.
Sementara itu tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini rasio menurun dari 0,302 pada tahun 2024 menjadi 0,287 pada tahun 2025. Dengan nilai di bawah 0,30, ketimpangan di Kalsel dikategorikan rendah menurut standar Bank Dunia. Distribusi kesejahteraan di Kalsel menuju arah yang semakin baik.
Selanjutnya, Sekdaprov juga menyampaikan berbagai tantangan pembangunan yang harus diselesaikan yakni peningkatan kondisi pendidikan, perluasan kesempatan kerja, penguatan struktur ekonomi non pertambangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Karena itu rekomendasi DPRD yang disampaikan akan menjadi pedoman penting bagi Pemerintah Provinsi untuk melangkah lebih tepat lebih terarah dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPRD beserta seluruh pemangku kepentingan, agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terakhir disampaikan terkait aspek realisasi keuangan daerah TA 2025 yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, disampaikan bahwa secara umum telah berjalan dengan baik secara keseluruhan.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK didampingi Wakil Pimpinan, Desy Oktavia Sari dan diikuti 32 anggota, diikuti unsur forkopimda, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan/BUMD, serta sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Pimpinan sidang menyebut, laporan ini akan dibahas lebih lanjut oleh empat panitia khusus (Pansus) di DPRD Kalsel, selanjutnya merumuskan rekomendasi yang menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
Empat Pansus LKPj dimaksudkan adalah Pansus I Pembahasan bidang Hukum dan Pemerintahan, Pansus II Pembahasan bidang Ekonomi dan Keuangan, Pansus III Pembahasan bidang pembangunan dan infrastruktur, dan Pansus IV Pembahasan bidang Kesejahteraan Rakyat.
“Siang ini juga akan dilakukan rapat penunjukan ketua pansus,” ujar H Supian HK.
Rapat paripurna ditutup dengan silaturahmi lebaran 1447 hijriah oleh pimpinan DPRD dan Sekdaprov Syarifuddin bersama seluruh peserta rapat dan undangan lainnya. (ril)
