BOMINDONESIA.COM, BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin meninjau langsung lokasi banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (8/1/2026), dan menunggu kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Dalam keterangannya kepada awak media, Gubernur Muhidin mengungkapkan bahwa sebagian wilayah Sungai Tabuk masih terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari setinggi lutut hingga pinggang orang dewasa.
“Di sini ada 7 RT yang terendam. Kami masuk menggunakan perahu karena akses darat tidak memungkinkan,” ujar Gubernur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin juga menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak berupa 675 paket sembako yang dibagikan kepada rumah-rumah terdampak banjir. “Bantuan ini untuk masyarakat yang rumahnya terdampak. Sembako dari pemerintah,” terangnya.
Ia menginstruksikan para aparat desa agar mendata secara rinci jumlah rumah dan kepala keluarga terdampak di setiap RT. “Setiap rumah harus dicatat. Satu rumah dapat satu paket bantuan,” katanya.
Untuk penanganan ke depan, Gubernur menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan keselamatan warga serta mengurangi dampak hujan lanjutan. “Kita tangani sambil melihat kondisi. Yang penting sekarang jangan sampai warga kehujanan lagi,” ujarnya.
Menanggapi kunjungan Wakil Presiden, Gubernur Muhidin menyampaikan optimismenya bahwa kehadiran pemerintah pusat akan memperkuat sinergi penanganan bencana di Kalimantan Selatan. “Kami sangat antusias. Hari ini Wapres datang, dan nantinya Presiden juga akan meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru,” ungkapnya.
Terkait kebijakan penanganan banjir, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi tetap mengedepankan pendekatan langsung di lapangan. “Kebijakan kita tetap, turun langsung ke lapangan, melihat kondisi warga, mencatat kebutuhan, dan bertindak cepat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa solusi jangka panjang, termasuk pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, terus dikaji dan direncanakan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah pusat.
