BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) gerak cepat mencari bukti kasus pemerasan yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Rumah Dinasnya digeledah penyidik, hari ini, 6 November 2025.
“Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Pemprov Riau, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Gubernur dan beberapa lokasi lainnya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 November 2025.
Budi enggan memerinci lokasi lain yang disambangi penyidik. Semua pihak diharap tidak menghalangi penggeledahan yang dilakukan KPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“KPK mengimbau agar para pihak mendukung proses penyidikan ini, agar dapat berjalan efektif,” ucap Budi.
Dugaan uang pemerasan ini merupakan hasil potongan tambahan anggaran Provinsi Riau pada 2025. Total, Pemprov Riau mendapatkan Rp177,5 miliar, dari sebelumnya Rp71,6 miliar.
Abdul Wahid meminta Rp7 miliar dari keseluruhan uang yang didapat Pemprov Riau. Permintaan uang disebut ‘jatah preman’ dan penyerahan uang disebut ‘7 batang’.
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.
