BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pemantauan terkait Pencegahan Korupsi pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Selasa (09/09), di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin.
Rapat dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, didampingi Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman dan Satgas Penindakan Agus Kurniawan (Jaksa Utama Pratama) beserta tim, yang diikuti seluruh Kepala SKPD dan jajaran terkait.
Dalam sambutannya, Wali Kota Yamin menyampaikan dukungannya terhadap penerapan program MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) KPK, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sangat mendukung adanya MCSP KPK ini. Program ini tentu akan sangat membantu Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui delapan fokus area yang dievaluasi setiap tahun sebagai rapor bagi Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa rapat kali ini menitikberatkan pada sektor PBJ. Fokusnya untuk menilai sejauh mana pelaksanaan indikator pengadaan barang dan jasa sudah berjalan, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas di setiap proses.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengetahui sampai sejauh mana indikator pelaksanaan pengadaan sudah dilakukan, bagaimana pengendalian PBJ strategis, serta menunjukkan independensi UKPBJ dalam mewujudkan transparansi. Selain itu, penting juga memastikan regulasi kebijakan tersedia untuk mendukung akuntabilitas,” jelasnya.
Wali Kota juga berharap kehadiran Satgas Penindakan Agus Kurniawan bersama tim dapat memberikan masukan dan pendampingan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Kami berharap dengan kedatangan Bapak Agus Kurniawan dan tim, akan ada bimbingan dan masukan yang dapat meningkatkan nilai MCSP Kota Banjarmasin, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Banjarmasin untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem pengadaan yang transparan, profesional dan akuntabel.
Editor: Hamdani
