BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali meraih predikat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, sejak 2013 hingga 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Gubernur H. Muhidin menerima LHP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna di DPRD Kalsel pada Senin (26/5/2025).
Dokumen itu diserahkan Staf Ahli Bidang Keuangan BPK RI Ahmad Adib Susilo kepada Gubernur Muhidin, disaksikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Andriyanto dan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, yang didampingi wakil ketua H Karyoto dan HM Alpiya Rakhman.
Penyerahan dokumen yang diawali dengan penandatanganan berita acara itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, sekaligus penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Kalsel tahun anggaran 2024.
Adib Susilo mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalsel tahun 2024, termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan tersebut. ‘’Pemprov Kalsel berhasil mendapat opini WTP 12 kali berturut-turut,’’ ujarnya.
Ia berharap, predikat opini WTP dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan. “Kami berharap di tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan. Itu merupakan cita-cita bangsa,’’ ujarnya.
Gubernur Muhidin memberikan apresiasi kepada DPRD Kalsel dan BPK Perwakilan Provinsi Kalsel yang sudah memberikan penilaian dan sejumlah koreksi.
“Terima kasih sekali lagi, ini berkat kerja keras Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel, mudah mudahan bisa menindaklanjuti temuan-temuan yang disampaikan tadi,” ucapnya.
