BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Serapan anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin masih berada di level rendah dalam catatan di triwulan pertama tahun ini.
Melihat itu, Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin menegaskan agar semua SKPD mengambil langkah percepatan penggunaan anggaran tersebut.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2026, dihadiri kepala SKPD, staf ahli, Inspektorat, serta jajaran pimpinan daerah di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (15/04/2026).
“Realisasi kita masih rendah. Ini harus jadi perhatian bersama, karena sekarang sudah April, seharusnya program sudah mulai berjalan, bukan lagi tahap persiapan,” tegas Yamin usai rapat. Ia menilai lambannya serapan bukan semata karena faktor teknis, tetapi juga karena kurangnya akselerasi di tingkat pelaksana. Namun, ia tetap membuka ruang dialog dengan seluruh SKPD untuk mengurai kendala secara bersama.
Menurutnya, ada beberapa persoalan yang menjadi faktor penghambat, mulai dari anggaran yang belum cair, perubahan perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses pengadaan. Bahkan, tidak jarang paket kegiatan sudah ditayangkan, tetapi tidak ada pihak yang mengambil.
“Kalau kendalanya di mana, kita bahas bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.
Ia pun menargetkan April hingga Mei menjadi titik awal seluruh program “landing” atau benar-benar berjalan di lapangan. Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh SKPD sebagai bentuk komitmen, sekaligus konsekuensi tegas jika target tidak tercapai.
Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, menambahkan bahwa peran staf ahli kini diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pemberi masukan strategis. “Staf ahli ini bukan pelengkap, tapi mereka punya pengalaman panjang. Kita dorong mereka aktif memberi masukan dan ikut mengawal program, termasuk kegiatan fisik,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Inspektorat ikut mengawasi secara ketat progres pelaksanaan sesuai timeline yang telah disusun. Dari sisi pelaksanaan, ungkapnya lagi, kendala terbesar saat ini masih berada pada proses pengadaan, khususnya di sektor pekerjaan umum. Sekitar 43 persen kegiatan masih berada dalam tahap pemilihan penyedia atau lelang. Proses ini kerap berulang karena ketidaksesuaian kriteria atau minimnya peserta.
Dampaknya, sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, terancam mundur hingga akhir tahun. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis. Target penyelesaian mayoritas program dipatok pada triwulan ketiga atau sekitar September–Oktober 2026. “Harapan kita, Oktober sudah selesai, sehingga akhir tahun bukan lagi mulai, tapi tinggal peresmian atau minimal peletakan batu pertama,” kata Dolly.
Dengan pengawalan ketat, evaluasi berkala, serta dorongan percepatan dari pimpinan daerah, Pemkot Banjarmasin berupaya memastikan roda pembangunan tidak lagi tersendat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
