BOMINDONESIA.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di 13 kabupaten/kota.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman serta insiden keamanan siber.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar mengungkapkan, bahwa ancaman serangan siber di wilayah Kalsel meningkat signifikan. Pada September 2025, tercatat sebanyak 19.701 insiden siber, jumlah tertinggi dalam satu tahun terakhir. Peningkatan ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital.
“Meskipun tingkat kematangan keamanan informasi Kalsel sudah tinggi, bahkan melampaui target nasional, potensi serangan justru semakin besar. Kepala BSSN juga mengingatkan agar tidak merasa aman hanya karena serangan hari ini sudah teratasi, sebab hari yang aman bisa jadi justru menyimpan ancaman,” ujar Sucilianita, Banjarbaru, Kamis (23/10/2025).
Ia menambahkan, berbagai jenis serangan seperti phishing, malware, hingga kebocoran data, kini juga menyasar institusi pemerintahan. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan informasi menjadi hal yang mutlak dilakukan.
Kalsel menjadi provinsi kedua di Indonesia yang telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT), berkat kerja sama seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. Kedepan, Diskominfo Kalsel berkomitmen memperkuat peran tim tersebut agar lebih tanggap dalam menangani ancaman siber yang kian kompleks.
“Melalui rapat ini, kami berharap peserta dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan CSIRT di daerah masing-masing, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber daerah,” jelasnya.
Inspektur Polisi Dua (Ipda) Polda Kalsel, Alif Akbar Arifin selaku narasumber pada kegiatan tersebut menyebutkan, bahwa kasus kejahatan siber di Kalsel saat ini didominasi oleh penipuan online.
“Antisipasi penting dilakukan dengan tidak mudah tergiur terhadap penawaran yang tidak jelas, serta selalu melakukan profiling terlebih dahulu terhadap penjual atau pemberi tawaran. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan kejahatan siber,” tegasnya.
Melalui sinergi lintas instansi, Pemprov Kalsel berharap tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat berjalan aman, tangguh, dan berkelanjutan, sekaligus melindungi data dan layanan publik dari potensi ancaman digital.
