BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Upaya pengendalian banjir di Kota Banjarmasin memasuki fase yang lebih konkret. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) turun langsung menyusuri alur sungai untuk memetakan persoalan nyata di lapangan, Kamis (18/12/2025).
Kegiatan susur sungai mitigasi bencana ini dimulai dari Sungai Martapura di kawasan Siring Menara Pandang, kemudian dilanjutkan menyusuri Sungai Andai hingga alur sungai yang mengarah ke kawasan Trantang. Penelusuran dilakukan untuk melihat langsung kondisi sungai, anak sungai, serta titik-titik pertemuan aliran yang selama ini berkontribusi terhadap terjadinya genangan saat curah hujan tinggi.
Kegiatan tersebut turut diikuti oleh Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR serta Komandan Kodim 1007/Banjarmasin Letkol Czi Slamet Riyadi, sebagai bentuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya mitigasi bencana dan pengendalian banjir di wilayah perkotaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menegaskan bahwa susur sungai ini bukan kegiatan seremonial, melainkan bagian dari identifikasi teknis yang menjadi dasar pengambilan kebijakan penanganan banjir.
“Kami melihat langsung kondisi sungai, mulai dari sedimentasi yang sudah tinggi, penyempitan alur, hingga bangunan di bantaran yang memengaruhi kapasitas sungai. Dari sini bisa ditentukan langkah teknis yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sejumlah alur sungai dan anak sungai mengalami pendangkalan signifikan akibat endapan lumpur. Kondisi ini menurunkan daya tampung sungai dan memperlambat aliran air ketika curah hujan meningkat, sehingga genangan bertahan lebih lama di kawasan permukiman.
“Ada anak sungai yang ketinggiannya hampir sejajar dengan daratan. Ketika hujan deras, air tidak cepat mengalir dan akhirnya menggenangi lingkungan warga,” jelas Suri.
Dirinya kembali menegaskan bahwa solusi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif. “Kami akan terus melakukan sosialisasi agar tidak ada penambahan bangunan di bantaran sungai sesuai ketentuan tata ruang,” bebernya.
“Ancaman akan muncul apabila penambahan bangunan di bantaran sungai tidak dikendalikan, karena berpotensi menghambat aliran air dan memicu banjir berulang. Tanpa dukungan masyarakat, upaya normalisasi tidak akan maksimal,” timpalnya lagi.
Dalam kegiatan tersebut, BWS Kalimantan III mengerahkan empat unit perahu bermesin berbahan fiber sebagai bagian dari uji kesiapsiagaan bencana sekaligus pemetaan lapangan. Kepala BWS Kalimantan III, Dedi Supriyadi pun menuturkan perahu bermesin ini dapat diproyeksikan untuk kepentingan kedinasan maupun kemanusiaan di Kota Banjarmasin. “Perahu ini dapat digunakan untuk mitigasi maupun kondisi darurat. Ini bagian dari komitmen kami dalam mendukung kesiapsiagaan kebencanaan di daerah,” ujar Dedi.
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa susur sungai kali ini merupakan langkah mitigasi preventif untuk memastikan fungsi sungai tetap optimal.
“Kami memastikan kesiapsiagaan peralatan dan personel. Dengan menyusuri sungai utama hingga masuk ke anak-anak sungai, kami bisa melihat apakah alur air masih mampu mengalirkan debit air saat curah hujan tinggi,” katanya.
Lagi, Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Kota Banjarmasin yang relatif datar dan dekat dengan permukaan laut menuntut sistem sungai berfungsi maksimal. Tanpa normalisasi, aliran air akan tertahan dan memperpanjang durasi genangan. Berdasarkan hasil susur sungai tersebut, pemerintah menyusun skala prioritas penanganan yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi teknis dan perencanaan anggaran. Fokus diarahkan pada alur sungai yang terbukti menjadi penyebab genangan berkepanjangan.
“Normalisasi sungai menjadi kebutuhan mendesak. Endapan harus dikurangi agar aliran air menuju sungai utama berjalan lebih lancar,” terang Dedi.
Secara strategis, kegiatan ini memperlihatkan kekuatan kolaborasi lintas instansi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam dukungan teknis, kewenangan pengelolaan sungai, serta kesiapsiagaan peralatan. Namun, kelemahan masih terlihat pada kondisi sungai yang telah lama mengalami pendangkalan serta keterbatasan ruang akibat kepadatan bangunan di bantaran.
Diharapkan, peluang untuk memperbaiki sistem drainase kota secara menyeluruh melalui normalisasi sungai dan penataan bantaran berbasis pendekatan persuasif kepada masyarakat itu dapat digencarkan.
