Tekankan Perlunya Solusi Humanis dari Pemerintah Pusat
BOMINDONESIA.COM, BANJARBARU – Dalam kegiatan di daerah pemilihan, Senator Asal Kalimantan Selatan Muhammad Hidayattollah, S.Pd atau (DAYAT EL) melakukan kunjungan ke Kantor Badan Kepegawaian Nasional Regional VIII.
Dalam kegiatan pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat dilingkungan BKN, yaitu bapak Sukaji, Bapak Andi M dan beberapa pejabat lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun Senator Muhammad Hidayattollah didampingi oleh Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Andrian Teguh, pada pertemuan ini membahas isu aktual perihal pengangkatan PPPK paruh waktu di Kalimantan Selatan dan beberapa hal terkait lainnya.
Berdasarkan info dari BKN saat ini data PPPK yang kami terima, waktu usulan masuk ke kami sekitar 48.000 dari 60.000, jadi masih ada 11.500 yang sudah di input oleh BKD tapi belum terkirim ke kami, jadi masih proses input berkas dan kelengkapan persyaratan dan lainnya. Namun ada beberapa memang yang belum memenuhi persyaratan skema tahap 1 dan 2 karena hal tersebut murni dari kebijakan dari pusat dan dilaksanakan oleh kami dan BKD,” ujar perwakilan dari BKN tersebut
Saat ini yang menjadi kendala adalah terkait penempatan dan alokasi pegawai PPPK ini, karena harus melihat kebutuhan dan alokasi dari masing-masing instansi, bisa terjadi penumpukan pegawai disalah satu instansi.
Selain itu kendala lainnya Adalah alokasi gaji bagi pekerja paruh waktu ini karena alokasi anggaran belanja pegawai sudah menyentuh 30% dan ini bisa menjadi beban bagi pemerintah daerah untuk menanggung hal tersebut.
Selain itu beban tanggungan dari tunjangannya akan meningkat dan akan mengurangi belanja lainnya dari aspek mikronya apabila nanti alih fungsi paruh waktu ke penuh waktu.
Terkait hal tersebut, Senator Muhammad Hidayattollah mengatakan hal yang terjadi saat perihal PPPK ini dialami juga di daerah lainnya, tidak hanya di Kalimantan Selatan saja, sebab itu perlu dilakukan Langkah preventif dan Solusi dari pemerintah pusat khususnya BKN dan Kemenpan RB, untuk memberikan penyelesaian yang lebih humanis dan detail sehingga nantinya pengangkatan PPPK ini tidak membebani daerah.
Dayat EL menyebut, mendukung penuh pengangkatan PPPK paruh waktu ini, nantinya tidak hanya terfokus di suatu instansi atau sekolah saja bisa disebar ke beberapa instansi lainnya bahkan nanti kami usulkan kepada Kementerian untuk melakukan peningkatan kemampuan lainnya / transferable skill bagi PPPK sehingga lebih inovatif dan multi talenta.
Terkait alokasi mekanisme pembayaran gaji dan TPP dari APBD nanti akan kami sampaikan dalam rapat bersama dengan Kementerian PAN RB, BKN, Kementerian Keuangan dan kemendagri untuk dicarikan solusinya. Sehingga PPPK ini tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak ujar Senator Asal Kalimantan tersebut.
