BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Pengurangan anggaran daerah sebesar Rp 81 miliar berdampak pada ribuan warga Kota Banjarmasin.
Pemerintah Kota Banjarmasin pun tahun ini terpaksa mencabut subsidi kepesertaan BPJS Kesehatan akibat pengurangan tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, ada sekitar 4.500 warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya menikmati jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah kota. Selain itu, sekitar 6.700 peserta dari kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri juga terdampak kebijakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan dicabutnya subsidi tersebut, ribuan warga kini tidak lagi ditanggung iuran bulanannya oleh pemerintah daerah dan diarahkan untuk menjadi peserta mandiri apabila ingin tetap memperoleh layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, M Ramadhan, membenarkan adanya pencabutan subsidi tersebut. Ia menjelaskan, kebijakan itu merupakan konsekuensi dari keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Pengurangan anggaran jaminan kesehatan memang cukup besar, sekitar Rp81 miliar. Dengan kondisi ini, pemerintah kota harus melakukan penyesuaian dan prioritas terhadap kepesertaan BPJS yang dapat ditanggung melalui APBD,” ujar Ramadhan.
Ia menegaskan, tidak seluruh peserta dapat lagi dibiayai oleh pemerintah kota, sehingga sebagian harus dialihkan menjadi peserta mandiri. Meski demikian, proses penentuan peserta yang tetap ditanggung telah melalui verifikasi data.
“Kami tetap mengacu pada DTKS dan memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Warga yang saat ini dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk diusulkan kembali apabila terdapat pembaruan data atau dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Ramadhan juga mengimbau masyarakat yang terdampak agar segera mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan masing-masing, serta berkoordinasi dengan kelurahan dan Dinas Sosial guna memastikan data kependudukan dan kesejahteraan tercatat dengan benar.
Sementara itu, kebijakan pencabutan subsidi BPJS Kesehatan ini turut menjadi perhatian DPRD Kota Banjarmasin. DPRD mendorong pemerintah kota agar tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus meminta transparansi dalam penentuan peserta yang masih ditanggung dan yang dinonaktifkan.
Hingga saat ini, Pemko Banjarmasin masih melakukan evaluasi dan sinkronisasi data penerima bantuan jaminan kesehatan agar kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran.
