Koni Banjarmasin Minta Solusi
BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 yang diantaranya mengatur penganggaran dana hibah membuat tak berkutik oleh sejumlah organisasi sosial di Indonesia tak terkecuali di Kota Banjarmasin.
Bagaimana tak berkutik, dalam regulasi tersebut
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
pemerintah daerah melarang menganggarkan dana hibah untuk belanja operasional tidak langsung, termasuk honorarium pengurus organisasi penerima hibah seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mulai Tahun Anggaran 2027.
Saat dilaksanakan Forum Group Diskusi oleh Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin, bertujuan menjaring aspirasi antar organisasi tentang regulasi tersebut, Senin (16/11/2026) di Rumah Anno.
Semua protes dan meminta regulasi tersebut dihapus atau kembali sebagaimana aturan yang sudah berjalan sebelumnya.
Peraturan tersebut membuat resah sejumlah pengurus organisasi penerima hibah seperti Pramuka, KNPI, MUI, Baznas, PMI, KONI dan lainnya.
Ketua KONI Kota Banjarmasin, Hermansyah, adanya aturan tersebut membuat pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, pasalnya apa lagi yang bisa didapat untuk mengembangkan kemajuan olahraga, kalau semuanya dilarang.
Herman pun mencontohkan, misalnya pengadaan alat tulis kantor, sampai biaya operasional serta honor pengurus tidak boleh didapatkan lagi.
Aturan baru produk Menteri M Tito Karnavian itu seakan menyuruh organisasi sosial untuk berhenti atau hanya jadi relawan.
“Kami seperti mendopat petir disiang hari, kami tidak bisa membayangkan jika tahun 2027 nanti aturan tersebut dijalankan. Pasalnya semuanya dilarang, sampai ATK, honor dan lainnya dilarang,”
“Kamin disini semua berharap ada jalan tengah dan kota harap masukan kami disini bisa disampaikan ke provinsi,” tuturnya.
Sementara itu, Kadisbudporapar Kota Banjarmasin, DR Ibnu Sabil, menjelaskan sengaja pihaknya mengumpulkan para organisasi penerima hibah untuk mendapatkan aspirasinya.
Aspirasi atau pun masukan yang didapat nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Banjarmasin, DPRD Kota Banjarmasin dan Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Permendagri nomer 17 tahun 2026 ini menbahas soal organisasi penerima hibah. Di dalamnya memang terjadi perubahan yang banyak melarang kegiatan pada biasanya, oleh sebab itu FGD ini kami bisa langsung mendengar aspirasi mereka dan segera akan kami sampaikan kepada pimpinan hingga provinsi,” tutupnya.
penulis : Hamdani









