BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Aksi protes terhadap pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan kembali memanas.
Aliansi Masyarakat Kalimantan Selatan Bersatu menggelar demonstrasi di depan Kantor PT PLN (Persero) UP3 Banjarmasin, Rabu (29/7/2026), dengan menyampaikan 10 tuntutan sekaligus meminta diajak melihat langsung kondisi pembangkit yang disebut mengalami gangguan.
Massa menilai penjelasan PLN mengenai penyebab pemadaman listrik masih belum sepenuhnya meyakinkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, mereka meminta pembuktian secara langsung di lapangan.
Dalam dialog yang berlangsung saat aksi, manajemen PLN menghadirkan penjelasan melalui sambungan video call dengan Manager PLN UP3 Banjarmasin, Yanuar.
Ia menjelaskan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah masih dalam tahap pemulihan akibat gangguan pembangkit dan ditargetkan kembali normal pada akhir Agustus 2026.
Namun penjelasan tersebut belum memuaskan demonstran.
Koordinator aksi, M. Ramadhan Syarif, mengatakan masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar penjelasan melalui sambungan telepon. Ia meminta PLN memfasilitasi perwakilan massa bersama awak media untuk meninjau langsung lokasi pembangkit yang mengalami kerusakan.
“Kami meminta kepada pihak PLN memberangkatkan kami ke lokasi titik terjadinya permasalahan. Dalam waktu 1×24 jam kami minta kepastian jadwal keberangkatan,” ujarnya.
Selain meminta kunjungan ke lokasi pembangkit, massa juga menyerahkan 10 tuntutan kepada PLN UID Kalselteng.
Di antaranya mendesak PLN bertanggung jawab atas kerugian masyarakat akibat pemadaman bergilir, meminta General Manager PLN UID Kalselteng menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, membuka secara transparan kondisi sistem kelistrikan, menyusun roadmap penyelesaian krisis listrik, hingga memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan apabila memenuhi persyaratan.
Massa juga mendesak DPRD Kalimantan Selatan memanggil manajemen PLN melalui rapat dengar pendapat terbuka, meminta Gubernur Kalimantan Selatan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, serta meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam pengelolaan sistem kelistrikan.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui aksi lanjutan apabila dalam waktu yang dianggap wajar belum terdapat perbaikan nyata terhadap pelayanan kelistrikan di Kalimantan Selatan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik PLN UP3 Banjarmasin, Akhyar Rifani, menyatakan pihaknya siap mengakomodasi permintaan masyarakat.
Menurutnya, PLN akan memfasilitasi kunjungan perwakilan masyarakat dan awak media ke lokasi pembangkit yang sedang diperbaiki.
“Kami dari manajemen PLN akan mengakomodasi tuntutan masyarakat terkait permintaan melihat langsung proses perbaikan. Dalam waktu 1×24 jam, Insya Allah akan kami segera kabarkan,” kata Akhyar.
Ia berharap kunjungan tersebut dapat memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat mengenai kondisi pembangkit dan progres perbaikan sehingga informasi yang berkembang dapat dipahami secara menyeluruh.
Sebelumnya, aksi demonstrasi juga diwarnai penyerahan simbolis sekarung batu bara kepada pihak PLN sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemadaman listrik yang berulang dalam beberapa pekan terakhir.
Penulis / Editor: Mercurius
