FKPWK Dorong Audit Kinerja Pj. Bupati dan Walikota Pasca Pelantikan Kepala Daerah Definitif – bomindonesia.com

FKPWK Dorong Audit Kinerja Pj. Bupati dan Walikota Pasca Pelantikan Kepala Daerah Definitif

- Redaksi

Jumat, 21 Februari 2025 - 16:31 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FKPWK Dorong Audit Kinerja Pj. Bupati dan Walikota Pasca Pelantikan Kepala Daerah Definitif

Ketua Umum Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK) Adv H Rachmat Fadillah SH (Foto : Istimewa/Bomindonesia)

BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dan H. Hasnuryadi Sulaiman, serta para Bupati dan Walikota definitif pada 20 Februari 2025 kemarin, dorongan untuk melakukan audit kinerja terhadap Penjabat (Pj.) Bupati dan Walikota di Kalsel menguat.

Menurut aturan yang berlaku, sejak kepala daerah definitif dilantik, maka seluruh Pj. yang sebelumnya menjabat tidak lagi memiliki kewenangan dalam pemerintahan, termasuk menandatangani dokumen resmi atau mengambil kebijakan strategis. Hal ini juga berlaku di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan yang selama bertahun-tahun dipimpin oleh Pj. Bupati, seperti Tanah Laut dan Hulu Sungai Utara.

Mengingat lamanya masa jabatan Pj. di beberapa daerah tersebut, audit kinerja dinilai menjadi langkah penting guna memastikan bahwa selama kepemimpinan mereka tidak terjadi penyimpangan dalam administrasi, keuangan, maupun kebijakan yang telah diambil. Audit ini juga diperlukan agar kepala daerah definitif yang baru saja dilantik dapat bekerja tanpa beban warisan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Umum Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK), Adv. Rachmat Fadillah, SH, menegaskan bahwa audit kinerja Pj. Bupati harus mencakup tiga aspek utama, yaitu: administrasi, keuangan, dan efektivitas program yang telah dijalankan. “Jangan sampai ada kebijakan yang tidak transparan atau penggunaan anggaran yang menyimpang dari peruntukannya. Audit ini bukan sekadar formalitas, tetapi untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan,” ujarnya , Jumat (22/2/2025)

Selain itu, ia juga menyoroti bahwa beberapa Pj. Bupati sebelumnya merangkap jabatan sebagai kepala dinas di Pemprov Kalsel. Dengan berakhirnya masa tugas mereka sebagai Pj., maka mereka wajib kembali menjalani asesmen kinerja sebagaimana yang sedang diberlakukan oleh Gubernur H. Muhidin terhadap para pejabat eselon di lingkungan Pemprov Kalsel.

FKPWK menilai bahwa audit terhadap mantan Pj. Bupati ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penulis : Mercurius

Editor : Mercurius

Follow WhatsApp Channel bomindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jalan Sehat Berhadiah Peringati HUT PGRI dan HGN 2026
Polda Kalsel Gandeng KAKI Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Nurul Ihsan Gambut
SAKIP Kotabaru Masih Predikat B, Pemkab Bidik Peningkatan hingga BB Bahkan A
Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Pemkab Kotabaru Gelar FGD Evaluasi Pelayanan Publik 2026
Hadiri Musda VI PP POLRI Kalsel, Rachmat Fadillah Harapkan Pengurus Baru Lebih Progresif
Tahun 2027, Organisasi Penerima Hibah Dilarang Terima Honorarium
Peringati HUT ke-45, YJI Kotabaru Gelar Senam Jantung Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan
Pemkab Kotabaru Tekankan Pentingnya Pendidikan dan Nasionalisme Generasi Muda Pada Peringatan Hari Pahlawan 2026

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:41 WITA

Jalan Sehat Berhadiah Peringati HUT PGRI dan HGN 2026

Jumat, 20 November 2026 - 17:26 WITA

Polda Kalsel Gandeng KAKI Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Nurul Ihsan Gambut

Kamis, 19 November 2026 - 10:00 WITA

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Pemkab Kotabaru Gelar FGD Evaluasi Pelayanan Publik 2026

Senin, 16 November 2026 - 21:01 WITA

Hadiri Musda VI PP POLRI Kalsel, Rachmat Fadillah Harapkan Pengurus Baru Lebih Progresif

Senin, 16 November 2026 - 14:09 WITA

Tahun 2027, Organisasi Penerima Hibah Dilarang Terima Honorarium

Berita Terbaru

Dibuka Welcome to the Jungle, GNR Tuntaskan Penantian 8 Tahun di GBK

Halo Indonesia

Dibuka Welcome to the Jungle, GNR Tuntaskan Penantian 8 Tahun di GBK

Minggu, 22 Nov 2026 - 03:55 WITA

Jalan Sehat Berhadiah Peringati HUT PGRI dan HGN 2026

Kotabaru

Jalan Sehat Berhadiah Peringati HUT PGRI dan HGN 2026

Sabtu, 21 Nov 2026 - 12:41 WITA

Verified by MonsterInsights