BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI menyoroti sejumlah kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT KPK.
Saan mengingatkan setiap pejabat negara untuk berintegritas dan menahan diri dalam tindakan yang koruptif. “Ya, memang penting ya terkait dengan soal penyelenggaraan pemerintahan yang clean and clear ya, good governance ini penting sekali,” ucap Saan kepada wartawan, Kamis.
Ia berharap, kepala daerah mesti menjaga amanah rakyat dengan baik. Ia menyebut pejabat negara sifatnya mengabdi dan memberikan pelayanan ke rakyat bukan justru mencari keuntungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dan yang kedua memang penting juga untuk kesadaran ya di kalangan kepala daerah dan juga mungkin pejabat tinggi yang lainnya, itu terkait menjaga integritas, kredibilitas, dan kemampuan untuk menahan diri ya, untuk menahan diri dalam melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya koruptif,” ujar Saan.
“Nah ini, ini harus menjadi komitmen bersama dari seluruh terutama kepala-kepala daerah yang ada bahwa mereka terpilih menjadi kepala daerah itu ya sifatnya untuk mengabdi, memberikan pelayanan, bukan untuk apa, rente ya, bukan untuk rente mendapatkan sebuah keuntungan” tambahnya.
Ia mengingatkan soal pengawasan terhadap kepala daerah. Saan meminta partai untuk mengevaluasi rekam jejak dari kepala daerah terpilih.
“Dan yang kedua juga tentu apa pengawasan ya, pengawasan dari semua apa instansi ini juga penting lah, apa untuk melakukan agar kepala-kepala daerah kita ini tidak terjerembab dengan hal-hal yang sifatnya koruptif itu tadi. Jadi menurut saya itu,” ungkapnya.
Menurutnya, rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik terhadap kadernya. Ia berharap nantinya biaya politik di Tanah Air tak terlalu tinggi hingga menghindari kasus yang sifatnya transaksional.
“Kalau misalnya terkait dengan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan, ini kan juga penting juga kesadaran parpol-parpol ya, partai politik juga penting, bagaimana misalnya ketika melakukan rekrutmen kepala-kepala daerah, pejabat-pejabat publik,” kata Waketum NasDem ini.
“Itu faktor-faktor yang sifatnya apa transaksi dan sebagainya itu untuk mengurangi lah, mengurangi biaya-biaya politik ya, biaya politik,” imbuhnya.
