BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Kaitan industri Bank Pembangunan Daerah (BPD) tentu ada kemampuan bersaing. Langkah penguatan menjadi kunci utama untuk itu.
Alhasil, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengajak Dewan Komisaris BPD seluruh Indonesia untuk terus melakukan penguatan tata kelola BPD. Ini dala rangka menghadapi tantangan struktural dan eksternal.
Sophia Issabella Wattimena Ketua Dewan Audit OJK dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) mengingatkan agar BPD perlu mewaspadai dampak dari berbagai risiko yang sedang berkembang terhadap operasional BPD.
“Contohnya risiko serangan siber, risiko salah saji laporan keuangan, dan dampak dari risiko geopolitik terhadap sektor riil,” ujar Sophia Issabella Wattimena, dalam keterangan resmi.
Menurutnya, perlu upaya perbaikan untuk membuat BPD siap dalam menghadapi tantangan ke depan sebagaimana tertuang dalam Roadmap Penguatan BPD 2024-2027. Di antaranya melalui Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM untuk mengoptimalkan kinerja BPD.
Lebih lanjut, Sophia juga mengingatkan pentingnya dukungan pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam penguatan BPD untuk memastikan prinsip tata kelola diterapkan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Ia menegaskan optimalisasi peran komite audit juga esensial dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dan harus dipastikan Satuan Kerja Audit Internal memiliki jalur pelaporan yang independen kepada Komite Audit.
