BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Pegawai negeri, swasta dan pelajar hadiri Peringatan Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024 yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin di Ballroom Rattan Inn, Kamis (5/12/2024).
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan dalam momentum ada pembekalan anti korupsi yakni trisula yang diberikan langsung oleh KPK RI. Adapun pembekalan yang diberikan adalah pendidikan, penindakan dan pencegahan yang merupakan tiga hal penting dalam pemberantasan korupsi.
“Terutama pencegahan itu merupakan upaya utama dalam pemberantasan korupsi,” ucap Ibnu saat menghadiri Peringatan Hakordia di Ballroom Rattan Inn, Kamis (5/12/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ibnu mengungkapkan di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin sendiri, ada beberapa sektor yang rawan terjadinya korupsi terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki layanan publik seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin.
Namun seiring dengan komitmen Pemko Banjarmasin anti korupsi, maka diantisipasi dapat dilakukan dengan kehadiran Mall Pelayanan Publik (MPP) oleh Pemko Banjarmasin yang bertempat di Eks Gedung Mitra Plaza. “Kemudian perizinan online, itu mengurangi pertemuan pemohon dengan pemberian layanan,” ujarnya.
Terlebih lanjutnya, saat ini hampir seluruh SKPD sudah memiliki aplikasi layanan publik masing-masing. “Bahkan di aplikasi Banjarmasin Pintar semua layanan publik tersedia,” imbuhnya.
Selain itu, sedapat mungkin dan tengah diupayakan agar seluruh saluran Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus non tunai dan sudah sistem digitalisasi guna transparan. “Seperti pajak restoran, pajak hotel itu sudah digitalisasi,” ujarnya.
Beda halnya, pajak parkir yang memang hingga saat ini masih diupayakan agar keseluruhan bisa digitalisasi sesuai perkembangan saat ini. “Mudah-mudahan bisa ditertibkan agar tidak ada potensi kebocoran PAD,” akhirnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana menuturkan peringatan Hakordia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember sengaja lebih awal. “Kita ingin mengejar nilai MPC (Monitoring Center for Prevention) karena peringatan itu salah satu penilaian dengan memberikan sosialisasi anti korupsi,” kata Dolly.
Selain itu, tentunya jadi upaya pihaknya dalam menyadarkan masyarakat tentang anti korupsi. Dimana sebelumnya berbagai sosialisasi dan edukasi digelar. “Bahkan sampai menyasar sekolah-sekolah, tidak hanya SKPD dan ini kita lakukan berulang-ulang agar bisa menyadarkan,” tuturnya.
Editor : Hamdani
