BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Peran Dinas Kebersihan era Kolonial Belanda di Kota Banjarmasin ternyata tak luput dari catatan sejarah upaya menjaga kebersihan kota meskipun dulu belum begitu mengenal sampah plastik.
Saking ingin bersihnya, pemerintahan kala itu membuat aturan tidak boleh membakar sampah sembarangan, karena alasan abu dan bekas bakaran yang dapat mengotori lingkungan sekitar.
Sejarahwan Univerisitas Lambung Mangkurat (ULM) Mansyur, menyampaikan, bahwa aturan itu ditegakkan oleh Reinigingsdienst (Dinas Kebersihan).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Reinigingsdienst ini sendiri bentukan dari Gemeente (dewan kota) Banjarmasin sekitar tahun 1919.
Bicara kebersihan kota, dinamika status Kota Banjarmasin di masa Hindia Belanda, muncul aturan pencanangan peraturan sampah.
Aturan ini sebagai sebuah kebijakan yang mengatur persampahan. Pengelolaan sampah merupakan upaya tindak lanjut dari dibentuknya Dinas Kebersihan. Tujuannya, meminimalisir efek kesehatan terhadap lingkungan kota dari bahaya sampah yang mengancam warga kota Banjarmasin.
Pengelolaan sampah efektif menjadi keharusan untuk menciptakan lingku-ngan kota bersih dan layak ditinggali.
“Pada awal terbentuknya Reinigingsdienst di Banjarmasin, warga kota diwajibkan membakar sampah rumah tangga sendiri. Tempatnya yakni dalam sebuah tong besi yang sudah disediakan sendiri oleh Reinigingsdienst. Ternyata upaya ini kurang efektif. Sampah tidak dapat dibersihkan sempurna,” ucapnya.
Reinigingsdienst kemudian membuat kebijakan baru yakni mengambil alih pembersihan sampah-sampah tersebut. Caranya, dengan meng-angkut secara langsung menggunakan gerobak sampah yang langsung ditarik binatang ternak.
Penanganan sampah seperti ini mirip dengan yang diberlakukan di Gemeente Surabaya. Gemeente Surabaya lebih dahulu terbentuk dibanding Gemeente Banjarmasin tahun 1919.
“Setidaknya inilah yang dituliskan di dalam sumber kolonial bertajuk Eerste Kwarteeuw Sedert hare Instelling 1906-1931. Diterbitkan di Soerabaia oleh N.V. Boekhandel en Drukkerij H. van Ingen tahun 1933,” katanya Mansyur.
Perlu diketahui, Gemeente Raad Banjarmasin saat itu diketuai P.J.F.D. Van De Riveira (Asisten Residen Afdeeling Banjarmasin), dengan anggota Pangeran Ali, Amir Hasan Bondan, B.J.F.E. Broers, A.H. Dewald, H.M.G. Dikshoorn, Mr. L.C.A. Van Eldick Theime, Hairul Ali, H.H. Gozen, Lie Yauw Pek, Mohammad Lelang, J. Stofkoper, Tjie San Tjong, J.C. Vergouwen, dan Sekretaris: G. Vogel. Tahun 1937, otonomi kota Banjarmasin ditingkatkan dengan status Stads Gemeente Banjarmasin karena Banjarmasin sebagai ibukota Gouvernement (Pemerintahan) Borneo.
Editor : Hamdani
