Haikal Hassan Wajibkan Produk Diperjualbelikan Bersertifikasi Halal, Mahfud MD: Beragama jadi Terasa Sulit

- Jurnalis

Minggu, 27 Oktober 2024 - 12:20 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BPJPH Haikal Hassan (Foto Istimewa)

Kepala BPJPH Haikal Hassan (Foto Istimewa)

BOMINDONESIA.COM, JAKARTA –Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mengeluarkan pernyataan kontroversi terkait seluruh produk diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal sebagaimana diatur Undang-Undang (UU).

Menurut dia, semua produk baik makanan, minuman, obat, kosmetik, fashion, hingga sembelihan harus mencantumkan sertifikat halal. “Makanan di hotel, restoran, dan kafe wajib hukumnya bersertifikat halal,” ujar Haikal sebagaimana tersiar di Twitter alias X dan TikTok yang dikutip, Jumat (25/10/2024).

Haikal menyatakan semua barang olahan harus bersertifikasi halal. “Pokoknya yang menempel di badan kita akan kita upayakan,” ucapnya.

Baca Juga :  Chery Perluas Jaringan di Kalsel dan Resmikan Diler Chery AEM Banjarmasin

Sontak, pernyataan Babe Haikal menggelitik mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Melalui Twitternya @mohmahfudmd, dia mempertanyakan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang diperjualbelikan di Tanah Air. “Penjelasan Pemerintah ttg sertifikasi ini salah. Masak, semua yg dijualbelikan harus pakai sertifikasi halal? Bmgn kalau membeli kambing, ayam, laptop, buku dll?. Kalau spt itu, jadinya beragama di negara ini terasa sulit. Tak semua yg haram dimakan itu tak blh diniagakan,” ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mencuatnya pernyataan Haikal Hassan yang menimbulkan polemik ini menambah deretan menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yang memunculkan kegaduhan.

Baca Juga :  8 Parpol ke Senayan Jakarta, Cek Kursi DPR RI 2024-2029

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bikin kontroversi. Politikus PAN ini menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan Haul ibundanya sekaligus Hari Santri dan Tasyakuran.

Kemudian, ada juga Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menghendaki alokasi anggaran di kementeriannya mencapai Rp20 triliun. Permintaan anggaran fantastis ini dinilai menghamburkan keuangan negara dan tidak peka terhadap kondisi rakyat yang kesusahan.

Editor : Mercurius

Berita Terkait

Google News Showcase Diluncurkan Awal Tahun 2025
Orang Pertama Yang Mengatakan Bahwa Bumi Berputar Pada Porosnya
Forum Insinyur Muda PII Kalsel Gelar Musyawarah Wilayah di Banjarmasin
Refleksi Akhir Tahun: Konsistensi TVRI Menjaga Spirit NKRI dan Demokrasi
Ditreskrimsus Polda Kalsel Gelar Rakor Korwas PPNS, Gayus Lumbuun : Hindari Ego Sektoral
Gubernur Kalsel Apresiasi Wisuda Akbar Sekolah Lansia
Irjen Pol Djoko Poerwanto, Kapolda Termiskin di Indonesia
Puniadewi SE, S.Kom, Ak, M.Kom Resmi Dilantik Sebagai Ketua Bidang 9 UMKM HIPMI

Berita Terkait

Minggu, 22 Desember 2024 - 18:41 WITA

Google News Showcase Diluncurkan Awal Tahun 2025

Minggu, 22 Desember 2024 - 02:27 WITA

Orang Pertama Yang Mengatakan Bahwa Bumi Berputar Pada Porosnya

Sabtu, 21 Desember 2024 - 17:18 WITA

Forum Insinyur Muda PII Kalsel Gelar Musyawarah Wilayah di Banjarmasin

Jumat, 20 Desember 2024 - 17:34 WITA

Refleksi Akhir Tahun: Konsistensi TVRI Menjaga Spirit NKRI dan Demokrasi

Kamis, 19 Desember 2024 - 19:30 WITA

Ditreskrimsus Polda Kalsel Gelar Rakor Korwas PPNS, Gayus Lumbuun : Hindari Ego Sektoral

Berita Terbaru

Anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan insan pers di Kalimantan Selatan berfoto bersama dalam acara sosialisasi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) (foto:istimewa/bomindonesia)

Halo Indonesia

Google News Showcase Diluncurkan Awal Tahun 2025

Minggu, 22 Des 2024 - 18:41 WITA