BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin sekuat tenaga upayakan masalah mati listrik segera selesai. Upaya itupun dibuktikan dengan mendatangi Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Atas arahan Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR, Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang melanda Kota Banjarmasin dan wilayah Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pemerintah Kota Banjarmasin didampingi General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, dan diterima oleh Vice President Executive Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero), Saleh Siswanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda mengatakan, kedatangan Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan bentuk komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik.
“Atas instruksi Bapak Wali Kota, kami datang langsung ke PLN Pusat untuk menyampaikan seluruh keluhan masyarakat, mulai dari dampak terhadap UMKM, rumah tangga, sektor usaha, hingga layanan publik. Kami juga meminta penjelasan mengenai penyebab pemadaman, langkah penanganan, serta bentuk kompensasi yang menjadi hak masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ananda, pemadaman listrik yang terjadi saat ini tidak hanya memutus pasokan listrik, tetapi juga berdampak terhadap jaringan telekomunikasi akibat Base Transceiver Station (BTS) ikut kehilangan pasokan listrik.
“Dulu ketika listrik padam, sinyal masih bisa digunakan. Sekarang listrik padam, sinyal juga ikut hilang. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat, komunikasi, hingga pelayanan menjadi semakin terganggu,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menyampaikan berbagai dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti kerugian pelaku UMKM, rusaknya peralatan elektronik, matinya ribuan ternak, hingga rusaknya Air Susu Ibu (ASI) yang disimpan dalam lemari pendingin sehingga tidak lagi layak dikonsumsi.
Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN turut memaparkan kondisi sistem kelistrikan melalui pusat pengendalian operasional (war room). Berdasarkan penjelasan PLN, gangguan pasokan listrik disebabkan oleh kerusakan pada tiga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yakni PLTU Asam-Asam, PLTU Stagen, dan PLTU Tabalong, yang mengakibatkan defisit daya sekitar 250 megawatt (MW) pada sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Berdasarkan hasil pembahasan, PLN menyampaikan bahwa mulai 29 Juli 2026, durasi pemadaman bergilir akan dikurangi menjadi sekitar tiga jam. Selanjutnya, proses perbaikan di tiga PLTU ditargetkan selesai pada 3 Agustus 2026, sehingga sistem kelistrikan diharapkan kembali normal mulai 4 Agustus 2026 tanpa pemadaman bergilir.
“Alhamdulillah, kami memperoleh kepastian bahwa durasi pemadaman mulai dikurangi sejak hari ini. Insyaallah, apabila proses perbaikan berjalan sesuai rencana, pada 4 Agustus kondisi kelistrikan akan kembali normal. Tentu kami akan terus mengawal komitmen ini agar benar-benar terealisasi,” tegas Ananda.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berkoordinasi dengan PLN serta mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga kondisi kelistrikan kembali pulih sepenuhnya.
“Kami memahami betapa besar dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh aspirasi telah kami sampaikan secara langsung kepada PLN Pusat. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus mengawal penyelesaian persoalan ini sampai masyarakat kembali mendapatkan pelayanan kelistrikan yang normal dan andal,” pungkasnya.
