BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Lembaga Study Visi Nusantara (LS Vinus) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajak masyarakat menolak politik uang, kampanye hitam, politisasi agama dan anti hoak dalam diskusi panel yang digelar di Wetland Square, Jumat pagi, (6/9/2024).
Kegiatan sedikitnya dihadiri puluhan mahasiswa, organisasi, organisasi masyarakat, akademisi dan tokoh masyarakat. Hadir sebagai narasumber komisioner KPU Provinsi Kalsel, Arif Mukhyar, Bawaslu Provinsi Kalsel, Bayu Oktavianto, Akademisi UMB, Afdan Syakura.
Koordinator LS Vinus Kalsel, M Arifin menyampaikan. Yang perlu digarisbawahi kegiatan diskusi bersama masyarakat itu adalah bagaimana di tahun politik sekarang ini bersama-sama mengawal demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agar tercipta suasana yang damai tanpa ada paksaan apalagi politik uang yang sekarang begitu merusak demokrasi. Inisiatif ini pihaknya juga mengajak para peserta mendeklarasikan pemilu damai 2024. Dimana ada lima poin yang disebutkan yakni :
1. Menolak politik uang
2. Menolak kampanye hitam
3. Politisasi agama
4. Anti hoak
5. Mensukseskan Pilkada Kalsel 2024
“Diskusi panel ini bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal murninya demokrasi dan mensukseskan pilkada,” ujarnya.
Abdan Syakura, menyampaikan, bahwa sekarang ini bagaimana agar demokrasi benar-benar milik rakyat yang tidak ditunggangi dengan kepentingan, apalagi untuk mengurasi kekayaan alam.
Demokrasi sekarang jauh berubah, demokrasi yang sudah mengarah jual beli. Tak menampik, suara rakyat bisa dibeli 100 ribu, 200 ribu dan seterusnya.
Abdan menyerukan, begitu penting pendidikan politik guna menjadikan masyarakat yang cerdas dalam mengambil keputusan pilihan politiknya.
Dan masyarkat harus lebih cerdas lagi bagaimana bisa memberikan hukuman kepada pelaku praktek politik uang tersebut. “Kita harus menghukum pelaku money politik ini perlu kesadaran masyarakat dan masyarakat harus lebih cerdas lagi bagaimana melawan itu, masyarakat haris lebih maju,” ucapnya.
“Suara rakyat adalah kedaulatan jangan sampai dibeli,” tegasnya.
Arbani, salah satu peserta juga berharap politik uang harus dilawan. Sudah jelas ini bertabrakan dengan semangat mewujudkan Pilkada demokratis dan berintegritas. Bertabrakan dengan moral, hukum agama dan hukum negara. Dan membuka ruang terpilihnya pemimpin yang korup.
Money politic adalah persoalan yang selalu menghantui Pilkada. Praktek beli suara ini seolah menjadi hal yang biasa dalam Pilkada dan seolah mendapat pemakluman di kalangan masyarakat.
Editor : Hamdani
