DPRD dan Pemkab Mura Tandatangani Dua Ranperda – bomindonesia.com

DPRD dan Pemkab Mura Tandatangani Dua Ranperda

- Redaksi

Selasa, 9 September 2025 - 10:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD dan Pemkab Mura Tandatangani Dua Ranperda

Penandatangan bersama persetujuan 2 buah Ranperda (foto : Maya)

BOMINDONESIA.COM, PURUK CAHU – DPRD Kabupaten Murung Raya menggelar sidang paripurna ke-7 masa sidang II tahun 2025 dalam rangka penandatanganan dan penyerahan keputusan DPRD serta berita acara persetujuan bersama 2 Ranperda. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di ruang paripurna setempat, Senin (8/9/2025).

Ketua DPRD Mura Rumiadi saat membuka paripurna menyampaikan, agenda rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari proses pembahasan yang dilakukan panitia kerja DPRD bersama tim Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada 28 Juli hingga 3 September 2025.

“Dua buah rancangan peraturan daerah yang dimaksud adalah pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Murung Raya. Ranperda kedua adalah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak,” ujar Rumiadi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penyerahan persetujuan 2 buah Ranperda (foto : Maya)
Penyerahan persetujuan 2 buah Ranperda (foto : Maya)

Selain itu, juga dilakukan penyerahan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Ranperda tentang RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Murung Raya. Rapat ini sekaligus menandai penutupan masa sidang II dan pembukaan masa sidang III.

“Dengan dibukanya masa persidangan III, DPRD Mura akan menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, baik dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan,” tambah Rumiadi.

Ia menjelaskan, 2 Ranperda yang disetujui hari ini merupakan bagian dari 12 Ranperda yang terdiri dari 10 usulan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan 2 usulan inisiatif DPRD.

Sebagai tindak lanjut dari paripurna ke-10 masa sidang IV tahun 2024, DPRD Murung Raya dan pemerintah daerah telah menyepakati 12 Ranperda sebagai program pembentukan peraturan daerah tahun 2025.

“Sehingga pada masa persidangan III tahun 2025 ini DPRD Murung Raya akan melaksanakan sejumlah agenda, termasuk pembahasan lanjutan, reses, rapat koordinasi, rapat kerja, bimbingan teknis, rancangan APBD perubahan 2025, rancangan APBD 2026, serta penetapan kebijakan DPRD lainnya,” tutup Rumiadi.

Penulis: Maya
Editor: Mercurius

Follow WhatsApp Channel bomindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BRI BO Kuala Kapuas Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau melalui Layanan Perbankan Prima
Bergerak Nasional, PNM Salurkan Ribuan Paket Bantuan untuk Warga Terdampak Karhutla di Kalbar
Relawan Karhutla di Tanjung Puting Tarik Diri, Desak Pemerintah Kerahkan Water Bombing
Polda Kalsel Kirim 1.000 Liter Cairan Pemadam ke Polda Kalteng
Tim Penasihat Hukum Minta Tono Priyanto Dibebaskan, Nilai Dakwaan JPU tak Terbukti Meyakinkan
Karhutla Terus Mengganas, Pemprov Kalteng Perkuat Penanganan di Dua Wilayah Rawan
DPRD Murung Raya Setujui Raperda Terhadap Perubahan Ketiga Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kantor PLN Palangka Raya Disegel Massa, Bangkai Ayam Ditebar sebagai Simbol Kerugian

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 12:03 WITA

BRI BO Kuala Kapuas Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau melalui Layanan Perbankan Prima

Kamis, 15 Oktober 2026 - 22:04 WITA

Bergerak Nasional, PNM Salurkan Ribuan Paket Bantuan untuk Warga Terdampak Karhutla di Kalbar

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:32 WITA

Relawan Karhutla di Tanjung Puting Tarik Diri, Desak Pemerintah Kerahkan Water Bombing

Selasa, 8 September 2026 - 14:26 WITA

Polda Kalsel Kirim 1.000 Liter Cairan Pemadam ke Polda Kalteng

Rabu, 12 Agustus 2026 - 23:28 WITA

Tim Penasihat Hukum Minta Tono Priyanto Dibebaskan, Nilai Dakwaan JPU tak Terbukti Meyakinkan

Berita Terbaru

Kinerja Pemko Banjarmasin Sudah Tercapai 86,80 Persen Dari Rp 2,2 Triliun

Banjarmasin Bungas

Kinerja Pemko Banjarmasin Sudah Tercapai 86,80 Persen Dari Rp 2,2 Triliun

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Verified by MonsterInsights