Arsjad Mohon Dukungan Pemerintah, Anindya Bakrie Bantah Kudeta, Menkumham: Masalah Internal Kadin – bomindonesia.com

Arsjad Mohon Dukungan Pemerintah, Anindya Bakrie Bantah Kudeta, Menkumham: Masalah Internal Kadin

- Redaksi

Senin, 16 September 2024 - 22:53 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Arsjad Mohon Dukungan Pemerintah, Anindya Bakrie Bantah Kudeta, Menkumham: Masalah Internal Kadin

Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (foto:istimewa)

BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin melalui Munaslub menuai polemik. Arsjad Rasjid yang merupakan ketum Kadin periode 2021-2026 menilai pengangkatan Anindya Bakrie tersebut merupakan tindakan ilegal.

Arsjad menjelaskan pemerintah adalah pengawas dalam keorganisasian Kadin. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, ia memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ucap Arsjad seperti dikutip dari detikFinance.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, Anindya Bakrie membantah dirinya mengkudeta Arsjad setelah ditetapkan sebagai ketum Kadin versi Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024). Ia mengklaim hasil Munaslub itu merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.

“Jadi pertama-tama, Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi yang bisa disebut anggota luar biasa,” ucapnya di Menara Kadin Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Anindya menegaskan Kadin Indonesia hanya ada satu. Ia akan menjabat sebagai Ketum Kadin periode 2024-2029. “Tidak ada dua Kadin. Dari dulu, dan sekarang. Dan tentunya ke depannya,” tuturnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyebut persoalan itu merupakan masalah internal Kadin. “Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya. Dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslub yang ada,” ucapnya di Menara Kadin Jakarta, Minggu (15/9/2024). (*)

Follow WhatsApp Channel bomindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Datang dari Banua, Love Riddim Bawa Reggae ke Panggung Nasional Lewat A Modest Gift
Tahun 2027, Organisasi Penerima Hibah Dilarang Terima Honorarium
Kawal Prabowo, SMSI Siapkan Masukan Kritis
Kenapa Jenderal Listiyo Sigit Nekad?
Mutasi 264 Pati Polri, Mantan Dirpolairud Polda Kalsel Promosi jadi Wadir Tindak Kortas Tipidkor
Eks Kapolri Listyo Sigit jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden dan Pejabat Negara
Gelombang Boikot RANS Carnival, Sejumlah Band Papan Atas Mundur, 56 UMKM Mundur, Influencer Serukan Bantu Lariskan
TERIMA KASIH, PAK PRESIDEN! Pemko Banjarmasin Dapat Banpres Rp20 Miliar untuk Penanganan Karhutla

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:34 WITA

Datang dari Banua, Love Riddim Bawa Reggae ke Panggung Nasional Lewat A Modest Gift

Senin, 16 November 2026 - 14:09 WITA

Tahun 2027, Organisasi Penerima Hibah Dilarang Terima Honorarium

Rabu, 4 November 2026 - 18:32 WITA

Kawal Prabowo, SMSI Siapkan Masukan Kritis

Rabu, 4 November 2026 - 18:26 WITA

Kenapa Jenderal Listiyo Sigit Nekad?

Selasa, 3 November 2026 - 23:40 WITA

Mutasi 264 Pati Polri, Mantan Dirpolairud Polda Kalsel Promosi jadi Wadir Tindak Kortas Tipidkor

Berita Terbaru

Kinerja Pemko Banjarmasin Sudah Tercapai 86,80 Persen Dari Rp 2,2 Triliun

Banjarmasin Bungas

Kinerja Pemko Banjarmasin Sudah Tercapai 86,80 Persen Dari Rp 2,2 Triliun

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Verified by MonsterInsights