BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Aspirasi utama yang disampaikan warga tiga kelurahan yakni Kelurahan Kuin Selatan, Belitung Utara dan Teluk Tiram kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin Saut Nathan Samosir cukup beragam.
Namun permasalahan infrastruktur lingkungan dan ketepatan data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi aspirasi penting yang perlu ditindak lanjuti setelah reses di Kedai 99 Trisakti Banjarmasin pada Sabtu (24/10/2026) ini.
Dalam reses hari ketiga itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama terkait perbaikan jalan gang serta akurasi pendataan penerima bantuan sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aspirasi mengemuka adalah kondisi jalan gang yang mengalami kerusakan parah. Warga mengungkapkan, terdapat usulan perbaikan infrastruktur yang telah diajukan sejak lama, bahkan sudah melalui proses survei, tetapi hingga kini belum terealisasi.
Dinilai perlu mendapat perhatian agar akses lingkungan warga menjadi lebih baik dan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dapat ditangani sesuai prioritas.
Begitu pula permasalahan data desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian warga. Sejumlah warga mengaku masih menemukan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan sosial, tetapi tercatat dalam kelompok desil di atas enam.
“Jadi agar proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima bansos dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan,” harap warga.
Data desil digunakan untuk menggambarkan posisi kesejahteraan rumah tangga dalam kelompok tertentu. Namun, penentuan kelayakan penerima bantuan tetap harus mengacu pada kriteria dan ketentuan program yang berlaku.
Karena itu, akurasi data menjadi salah satu aspek penting agar penyaluran bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Saut Nathan Samosir mengatakan persoalan utama yang perlu ditindaklanjuti, yakni perbaikan infrastruktur lingkungan dan pendataan penerima bantuan sosial.
“Jangan sampai warga yang sebenarnya layak menerima bantuan justru terkendala karena data yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar politisi PDIP ini.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin yang dinilai ramah ini pun memastikan mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk membahas berbagai kendala dalam proses verifikasi data penerima bantuan sosial.
“Harapannya, pendataan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa lebih akurat, sehingga penyaluran bansos dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah dapat lebih tepat sasaran,” bebernya.
Menurutnya, penambahan petugas verifikasi juga perlu dipertimbangkan untuk mendukung proses pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan agar berjalan lebih optimal.
