BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta dukungan Kementerian PUPR untuk merealisasikan rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Banjarbakula, yang berlokasi di UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
Permintaan dukungan itu disampaikan para wakil rakyat di komisi membidangi infrastruktur dan pembangunan ini saat konsultasi ke Direktorat Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR di Jakarta pada Selasa (19/11/2024).
Kegiatan konsultasi sekaligus meminta dukungan itu dipimpin oleh Sekretaris Komisi III Habib M Zen Bahasyim didampingi mitra kerja para pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel dan UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikesempatan pertemuan itu, Habib M Zen Bahasyim mengatakan selain konsultasi sekaligus meminta dukungan kepada Kementerian PUPR terhadap rencana pembangunan TPST.
“Komisi III DPRD Provinsi Kalsel konsultasi dan koordinasi terkait rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di TPA Sampah Regional Banjarbakula,” ujar Habib M Zen Bahasyim.
Diterangkannya TPST ini sebuah tempat serangkaian proses pengumpulan, pendauran ulang dan pengolahan akhir sampah, sehingga pembangunan TPST ini harus serius menjadi perhatian kita bersama serta diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. “Pembangunan TPST ini dapat terlaksana oleh Kementerian PUPR,” harapnya.
Lanjutnya karena itu pihaknya di Komisi III DPRD Provinsi Kalsel akan berusaha berjuang untuk memenuhi persyaratan apa yang diperlukan.
Sementara itu Kepala Sub Direktorat Wilayah 1 Direktorat Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Sandhie Eko Pramono menanggapi harapan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel mengatakan, pihaknya setelah melihat kesiapan tata kelola TPA Sampah Banjarbakula tentu akan memberikan dukungan bahkan ke depan akan mendorong kebijakan nasional agar tidak ada lagi pengelolan sampah hanya kumpul angkut buang tapi dengan pengolahan (TPST).
“TPA Sampah Regional Banjarbakula ini punya sejarah sebagai TPA Sampah yang kali kedua diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia sepanjang sejarah. Jadi upaya untuk meningkatkan kinerja TPA Sampah harusnya menjadi prioritas,” tegasnya.
Sandhie menambahkan selain tehnis, yang paling sulit itu setelah dibangun selanjutnya bisa berfungsi secara terus menerus, salah satunya perlu disupport melalui komitmen penganggaran biaya operasional.
“Kita mensyaratkan 250.000 rupiah per ton (biaya pengelolaan sampah). Ada surat dukungan dari DPRD sebagai bukti komitmen antara legislatif dan juga eksekutif terkait keberlanjutan dari TPST,” tukasnya.
Meski tidak berani menjanjikan usulan pembangunan TPST ini akan segera terealisasi, namun Sandhie menyatakan, adanya komitmen tersebut tentunya akan menaikkan skoring Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengusulan TPST ini menjadi lebih tinggi.
“Bahwa itu disetujui atau tidak kita harus naik berjenjang ke atas. Tapi paling tidak kunci untuk memberikan skoring yang lebih tinggi untuk usulan ini menjadi terpenuhi,”imbuhnya.
