BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Presiden RI sedang dalam soroton publik. Tak semua daerah di Indonesia bisa langgeng menjalankan program makan gratis untuk pelajar itu.
Dapat diambil contoh, Pemerintah Kota Banjarmasin mengakui bahwa belum bisa menjalankan program MBG itu, karena tidak adanya anggaran dan petunjuk teknis. Hal tersebut pun disoroti oleh Akademisi Uniska Dr Afif Khalid, yang mengaku prihatin bahwa MBG
tidak dilakukan merata.
Hal ini menurutnya, jauh dari pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila yang sering digaungkan Pemerintah sendiri seperti di sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. “Inikan jadi pertanyaan mengapa MBG tidak merata, jangan sampai seperti dianaktirikan, kasihan peserta didik terutama di pinggiran dan di pedesaan” katanya, Jumat (10/1/2025).
Di Kalsel ini jelasnya, sedang gencar-gencarnya mengatasi stunting, perihal kesehatan dan tumbuh kembang anak, jika program MBG tidak merata seperti ini tentu akan menciptakan sebuah kesenjangan.
Mengingat program nasional tersebut harus berkolaborasi dengan Pemerintah daerah, artinya sinergitas itu sangat penting agar kegiatan berjalan optimal. Ia mengingatkan esensi wawasan kebangsaan dari kaidah Pancasila tak sekedar tulisan bahkan seremonial semata tapi ada langkah pengamalan yang strategis. “Kami perlu jawaban jelas mengapa ada Kabupaten tidak dapat program MBG ini karena gaungnyakan luar biasa,” ujarnya.
Oleh karena itu ia berharap ke depan temuan yang dijalani harus menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh jangan sampai MBG dimuati nuansa politis. “Kami berharap pemerataan bisa tercipta semoga pimpinan negara, daerah hingga para wakil rakyat melihat hal kecil dan sederhana. Kita tunggu saja apa yang bisa diperjuangkan wakil rakyat kita demi kemaslahatan bersama,” tuturnya.
Editor : Hamdani
