Terapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak Secara Bertahap – bomindonesia.com

Terapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak Secara Bertahap

- Redaksi

Minggu, 18 Mei 2025 - 17:45 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Layanan Pajak Terus Dioptimalkan

Layanan Pajak Terus Dioptimalkan

BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Usulan untuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 10 juta per bulan terus mencuat, terutama dari kalangan pengusaha dan buruh. Mereka menilai kebijakan ini mendesak diterapkan dalam kondisi ekonomi saat ini.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi mengatakan peningkatan PTKP perlu segera dipertimbangkan, setidaknya dalam jangka pendek dan menengah.

Ia menyarankan penerapannya dilakukan secara bertahap, misalnya dengan menaikkan PTKP ke Rp 5 juta atau Rp 7 juta lebih dulu sambil mengkaji dampaknya terhadap fiskal negara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, hal ini penting karena kelas menengah saat ini merupakan kelompok produktif sekaligus konsumen utama sektor barang dan jasa. Jika daya beli mereka menurun, efeknya akan terasa luas ke perekonomian domestik. “Ketika daya beli mereka melemah, maka dampaknya luas ke perekonomian domestik,” tutur Badiul, Minggu (18/5/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlahnya mencapai 57,33 juta orang atau sekitar 21,45% dari total penduduk. Namun, pada 2024, jumlah tersebut turun menjadi 47,85 juta orang atau hanya 17,13%.

Follow WhatsApp Channel bomindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ahmad Yunani Optimistis Ekonomi Kalsel Tumbuh Lebih Kuat Meski Dolar AS Menguat
FKPWK Gandeng Pemko Banjarmasin, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Branding
Sidang APBMI Vs Dirjen Hubla, Ahli Nilai Surat Edaran Melampaui Kewenangan Regulasi
Delegasi Indonesia Hadiri Asia Sustainable Energy Week 2026, PT Hayau Berait Bersama Grup Dorong Percepatan Energi Terbarukan
FKPWK Dukung Wacana Penambahan Layer Tarif Cukai Rokok, Dinilai Dorong Industri Ilegal Masuk Jalur Resmi
Perkuat Sinergi, Menjaga Stabilitas, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Maraknya Rokok Polos Dinilai Ancam Industri Resmi dan Pendapatan Negara
BRI Banjarmasin Samudera dan PT SANY Banjarmasin Perkuat Sinergi Melalui Sosialisasi Layanan dan Produk Perbankan

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:02 WITA

Ahmad Yunani Optimistis Ekonomi Kalsel Tumbuh Lebih Kuat Meski Dolar AS Menguat

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:23 WITA

FKPWK Gandeng Pemko Banjarmasin, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Branding

Selasa, 7 Juli 2026 - 19:33 WITA

Sidang APBMI Vs Dirjen Hubla, Ahli Nilai Surat Edaran Melampaui Kewenangan Regulasi

Jumat, 3 Juli 2026 - 21:14 WITA

Delegasi Indonesia Hadiri Asia Sustainable Energy Week 2026, PT Hayau Berait Bersama Grup Dorong Percepatan Energi Terbarukan

Jumat, 26 Juni 2026 - 09:38 WITA

FKPWK Dukung Wacana Penambahan Layer Tarif Cukai Rokok, Dinilai Dorong Industri Ilegal Masuk Jalur Resmi

Berita Terbaru

Verified by MonsterInsights