BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mengubah arah pengembangan digital pemerintahan dengan mendorong integrasi sistem yang telah tersedia agar bekerja dalam satu ekosistem digital yang lebih efektif.
Arah tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, saat memimpin apel pagi sebagai pembina apel di Balai Kota Banjarmasin, Kamis (13/8/2026).
Di hadapan jajaran aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin, Febpry mengatakan Diskominfotik saat ini memprioritaskan dua agenda utama untuk memperkuat fondasi digital pemerintahan, yakni melakukan asesmen jaringan internet di lingkungan perangkat daerah dan menata sekitar 130 aplikasi yang telah dikembangkan Pemko Banjarmasin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saat ini kami sedang mengadakan asesmen terhadap jaringan-jaringan internet yang ada di lingkup SKPD. Harapannya, distribusi internet yang ada di SKPD tidak mengalami kendala,” ujar Febpry.
Menurutnya, asesmen tersebut diperlukan untuk memastikan konektivitas digital di lingkungan perangkat daerah berjalan optimal. Dari pemetaan awal, persoalan yang ditemukan tidak seluruhnya berkaitan dengan koneksi internet. Pada sejumlah titik, kendala justru terdapat pada perangkat pendukung yang digunakan masing-masing SKPD.
“Beberapa hasil asesmen terkait jaringan internet sebenarnya tidak ada masalah. Kemungkinan ada problem pada perangkat-perangkat yang ada di setiap SKPD,” katanya.
Karena itu, pembenahan infrastruktur digital tidak hanya diarahkan pada kualitas koneksi internet, tetapi juga pada kesiapan perangkat pendukung agar mampu menunjang aktivitas pemerintahan yang semakin bergantung pada sistem digital.
Sekitar 130 Aplikasi Ditata, Pengembangan Baru Bukan Prioritas
Selain memperkuat jaringan, Diskominfotik juga tengah melakukan pemetaan dan konsolidasi terhadap sekitar 130 aplikasi yang telah dikembangkan di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Pemetaan dilakukan untuk melihat fungsi, penggunaan, serta peluang integrasi antarsistem. Aplikasi dengan fungsi atau karakteristik yang beririsan akan dikelompokkan dan diarahkan untuk terhubung dalam ekosistem digital yang lebih terpadu.
“Kami sedang melakukan grouping beberapa aplikasi yang mempunyai topologi yang sama. Artinya, kami sedang fokus mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” ujar Febpry.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar sistem digital pemerintah tidak berkembang secara terpisah-pisah. Integrasi diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih fungsi, menyederhanakan pengelolaan sistem, sekaligus memudahkan pemanfaatan data dan informasi.
Karena itu, pengembangan aplikasi baru untuk sementara belum menjadi prioritas Diskominfotik.
“Kami mohon maaf jika ada bapak ibu yang mengajukan pembuatan aplikasi baru sementara kami pending dulu. Saat ini kami fokus untuk mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” tuturnya.
Kebijakan tersebut menandai perubahan pendekatan dalam pengembangan digital pemerintahan di Banjarmasin. Ukuran keberhasilan transformasi digital tidak lagi semata-mata berdasarkan jumlah aplikasi yang dimiliki, tetapi pada sejauh mana sistem tersebut digunakan secara efektif, saling terhubung, memiliki fungsi yang jelas, dan memberikan dukungan nyata terhadap proses pemerintahan.
Membangun Ekosistem Digital Pemerintahan
Integrasi sistem juga diharapkan membuat pengelolaan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah menjadi lebih sederhana dan terarah.
Dengan sistem yang saling terhubung, kebutuhan untuk mengelola berbagai aplikasi secara terpisah dapat ditekan. Di saat yang sama, pemanfaatan data dan informasi pemerintahan dapat dilakukan secara lebih terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan maupun pelayanan publik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin membangun ekosistem pemerintahan digital yang tidak hanya bertumpu pada aplikasi, tetapi juga pada infrastruktur, konektivitas, data, dan interoperabilitas antarsistem.
Salah satu fondasi yang telah dikembangkan adalah Portal Satu Data Kota Banjarmasin, yang menjadi platform dalam pengelolaan dan publikasi data sektoral pemerintah daerah.
Dengan demikian, asesmen jaringan dan konsolidasi aplikasi ditempatkan sebagai dua bagian yang saling berkaitan dalam penguatan fondasi digital pemerintahan.
Bagi Pemko Banjarmasin, agenda transformasi digital ke depan bukan lagi tentang seberapa banyak aplikasi yang dimiliki, melainkan bagaimana teknologi yang sudah tersedia dapat bekerja secara terpadu, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
