BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Pembina Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK) H Junaidi mengapresiasi langkah Polresta Banjarmasin bersama jajaran dan instansi terkait dalam mengungkap hingga memusnahkan rokok ilegal, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, penindakan terhadap peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan tersebut patut diapresiasi karena tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat.
Ia berharap langkah tersebut tidak berhenti pada satu kasus, namun dilakukan secara berkelanjutan untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal di Banjarmasin maupun wilayah Kalimantan Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sangat mengapresiasi kinerja Polresta Banjarmasin dan Bea Cukai. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Kita berharap bukan kali ini saja. Jangan hanya sesaat dilakukan lalu berhenti,” ujar H Junaidi.
Dewan Pembina DPD Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalsel itu juga menilai pengawasan perlu diperkuat, termasuk menelusuri pihak yang memasok hingga jaringan distribusi rokok ilegal tersebut.
Soroti Daya Beli Masyarakat
Di sisi lain, H Junaidi menyoroti kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurutnya saat ini masih menjadi persoalan.
Ia menilai harga rokok resmi yang relatif tinggi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian konsumen mencari produk dengan harga lebih murah.
“Memang kondisi sekarang ekonomi sulit. Pemerintah juga perlu melihat kebijakan pajak sehingga ada ruang bagi pengusaha untuk menjual dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan perbedaan skala usaha dalam penerapan kebijakan perpajakan agar tidak memberikan beban yang sama antara pelaku usaha kecil dan pengusaha besar.
“Pengusaha kecil tidak sama pajaknya dengan pengusaha besar. Jadi kita berharap pemerintah juga memperhatikan masyarakat yang daya belinya berkurang hingga berpengaruh pada harga rokok,” ujar pria yang dikenal dekat dengan ulama ini.
Meski demikian, H Junaidi menegaskan kondisi daya beli masyarakat tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan peredaran rokok ilegal.
Menurutnya, penegakan hukum tetap harus berjalan, namun di sisi lain pemerintah juga perlu memperhatikan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil.
Ia berharap aparat penegak hukum bersama instansi terkait terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal sekaligus pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan harga dan pajak.
Dengan langkah tersebut, peredaran rokok ilegal diharapkan dapat ditekan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
Penulis/Editor: Mercurius
