YLK Kalsel Dukung Polisi Persempit Ruang Gerak Peredaran Rokok Ilegal – bomindonesia.com

YLK Kalsel Dukung Polisi Persempit Ruang Gerak Peredaran Rokok Ilegal

- Redaksi

Jumat, 24 Juli 2026 - 16:35 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

YLK Kalsel Dukung Polisi Persempit Ruang Gerak Peredaran Rokok Ilegal

BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN  – Yayasan Perlindungan Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah kepolisian dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang belakangan marak ditemukan di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan.

Ketua YLK Kalimantan Selatan, Dr. Akhmad Murjani, mengatakan pengungkapan kasus rokok ilegal oleh jajaran Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan dan Unit Resmob Satreskrim Polres Tapin merupakan bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam melindungi kepentingan negara sekaligus masyarakat sebagai konsumen.

“Kami memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang telah bekerja mengungkap peredaran rokok ilegal. Langkah ini penting karena peredarannya tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen,” ujarnya, Jumat (24/7/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Murjani, rokok tanpa pita cukai merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Selain menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor cukai, keberadaannya juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat terhadap produsen rokok yang telah memenuhi kewajiban membayar cukai.

Ia menambahkan, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan saat membeli rokok. Pasalnya, produk ilegal diduga tidak melalui mekanisme pengawasan sebagaimana produk yang dipasarkan secara resmi.

“Dari sisi perlindungan konsumen, masyarakat berhak memperoleh produk yang jelas asal-usulnya, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal harus terus diperkuat,” katanya.

Murjani mengingatkan bahwa hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk hak memperoleh informasi yang benar mengenai barang yang dikonsumsi.

Ia berharap keberhasilan pengungkapan kasus di Hulu Sungai Selatan dan Tapin menjadi awal untuk mempersempit ruang gerak jaringan peredaran rokok ilegal di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap penindakan seperti ini terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga peredaran rokok ilegal dapat ditekan, penerimaan negara terlindungi, dan masyarakat sebagai konsumen juga mendapatkan kepastian perlindungan hukum,” pungkasnya.

Penulis/ Editor: Mercurius

Follow WhatsApp Channel bomindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satu Tahun Tring!: Pegadaian hadirkan Pengalaman Baru Bertransaksi Melalui ATM Emas Pertama di Seluruh Indonesia
Ahmad Yunani Optimistis Ekonomi Kalsel Tumbuh Lebih Kuat Meski Dolar AS Menguat
FKPWK Gandeng Pemko Banjarmasin, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Branding
Sidang APBMI Vs Dirjen Hubla, Ahli Nilai Surat Edaran Melampaui Kewenangan Regulasi
Delegasi Indonesia Hadiri Asia Sustainable Energy Week 2026, PT Hayau Berait Bersama Grup Dorong Percepatan Energi Terbarukan
FKPWK Dukung Wacana Penambahan Layer Tarif Cukai Rokok, Dinilai Dorong Industri Ilegal Masuk Jalur Resmi
Perkuat Sinergi, Menjaga Stabilitas, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Maraknya Rokok Polos Dinilai Ancam Industri Resmi dan Pendapatan Negara

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 17:42 WITA

Satu Tahun Tring!: Pegadaian hadirkan Pengalaman Baru Bertransaksi Melalui ATM Emas Pertama di Seluruh Indonesia

Jumat, 24 Juli 2026 - 16:35 WITA

YLK Kalsel Dukung Polisi Persempit Ruang Gerak Peredaran Rokok Ilegal

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:02 WITA

Ahmad Yunani Optimistis Ekonomi Kalsel Tumbuh Lebih Kuat Meski Dolar AS Menguat

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:23 WITA

FKPWK Gandeng Pemko Banjarmasin, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Branding

Selasa, 7 Juli 2026 - 19:33 WITA

Sidang APBMI Vs Dirjen Hubla, Ahli Nilai Surat Edaran Melampaui Kewenangan Regulasi

Berita Terbaru

Kinerja Pemko Banjarmasin Sudah Tercapai 86,80 Persen Dari Rp 2,2 Triliun

Banjarmasin Bungas

Kinerja Pemko Banjarmasin Sudah Tercapai 86,80 Persen Dari Rp 2,2 Triliun

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Verified by MonsterInsights