BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Kritik masyarakat atas proyek revitalisasi Sungai Veteran program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) semakin pedas. Tak hanya dituding merusak lingkungan, mempersempit sungai karena disana dilakukan pengurukan sungai.
Proyek bernilai Rp 1 triliun itu ditengarai cacat hukum. Karena diduga melanggar Undang-undang dan Perda Kota Banjarmasin nomer 15 tahun 2016 tentang pengelolaan sungai.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, menyatakan tegas bahwa proyek tersebut cacat hukum, yang dimana tidak boleh dilanjutkan dan harus ditinjau kembali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Katanya proyek tersebut melakukan pelanggaran perundang-undangan seperti UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) “Menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.” Penyempitan sungai yang berpotensi menimbulkan banjir jelas mengancam hak konstitusional warga.
Pada UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 11 menegaskan larangan mengubah fungsi dan bentuk badan sungai tanpa izin dari pemerintah. Sehingga penimbunan dan penyempitan sungai tanpa izin dan dasar kajian ilmiah yang sah adalah pelanggaran terang-terangan.
PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 12 dan 13 menjelaskan pentingnya menjaga ruang sungai (badan sungai, sempadan, dan sempadan luar).
Penyempitan sungai hingga 50% jelas merupakan pelanggaran terhadap fungsi ekologis sungai. Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau, mengatur tentang ketentuan teknis dan larangan aktivitas pembangunan di sempadan sungai yang dapat merusak fungsi aliran sungai dan menimbulkan risiko bencana.
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 06 Tahun 2021, pada Pasal 62 “kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penimbunan di badan air, kegiatan yang mengganggu proses meresapnya air ke tanah, kegiatan yang berpotensi merusak prasarana sumber daya air, dan kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air.”
“Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarmasin Nomor 92/2023, Bahwa pada tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan/ ITBX, tidak diperbolehkan konstruksi bangunan sipil jalan di Zona Badan Air (Halaman 119),” ujarnya.
Raden Rafiq pun kemudian menyesalkan jika proyek NUFReP yang menguruk atau menimbun tanah diatas badan sungai hanya untuk dibangun jalan lingkungan, menurutnya, alih-alih memperlebar sungai, justru hal semacam itu akan memperburuk keadaan karena mempersempit sungai.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar Pemerintah Kota dalam hal ini kembali meninjau RTRW yang sudah ditetapkan, sebab masih banyak kerancuan yang terdapat didalamnya, terlebih kondisi Banjarmasin saat ini ujarnya yang memang mesti ada daerah serapan air.
“Jika cacat hukum harusnya dihentikan, proyek revitalisasi Sungai Veteran ini mesti dikaji ulang agar tidak terjadi pro dan kontra, apalagi sampai berpotensi melawan hukum,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BWS Kalimantan III, I Putu Eddy Purna Wijaya, membantah jika proyek Sungai Veteran merusak sungai, namun ia berargumen bahwa pembangunan semata-mata untuk kepentingan warga Kota Banjarmasin, bertujuan untuk mengendalikan banjir.
Kemudian, juga sekaligus untuk peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri, sehinga menjadikan sungai memberikan manfaat dengan meningkatkan kualitas airnya.
Pengerjaan sebelumnya juga telah melalui berbagai kajian sejak 2007. “Proyek Sungai Veteran adalah untuk warga Banjarmasin, ini justru untuk mengendalikan banjir dan meningkatkan kualitas air sungai,” tuturnya, Rabu (29/5/2025).
Editor: Hamdani
