BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya penguatan kapasitas daerah dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai bagian dari strategi pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, mewakili Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Banjarmasin, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan GIZ-Jerman melalui program Integrated Solutions for Disaster Risk Management and Social Protection (ISASP).
Ariadi Noor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPB dan seluruh pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, Bimtek ini memiliki arti strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kegiatan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah dan memperkuat tata kelola penanggulangan bencana yang terintegrasi dan berwawasan mitigasi,” ujarnya melalui Miftahul Chair.
Ariadi menjelaskan, Kalimantan Selatan memiliki karakter geografis yang kompleks dengan berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem. Pengalaman bencana banjir besar beberapa tahun lalu menjadi pelajaran berharga akan pentingnya perencanaan dan mitigasi risiko sejak dini.
“Kajian Risiko Bencana menjadi instrumen vital bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan strategi pembangunan yang berketahanan terhadap bencana (resilient development). Melalui KRB yang baik, kita dapat mengidentifikasi ancaman, menilai kerentanan, dan menentukan kapasitas daerah sehingga setiap kebijakan pembangunan menjadi lebih terarah dan adaptif,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa hasil KRB harus dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RTRW, dan rencana aksi sektor lainnya, agar upaya penanggulangan bencana tidak berjalan parsial.
Lebih jauh, Ariadi menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun Kalimantan Selatan yang tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan kolaborasi yang solid dan perencanaan berbasis risiko, kita dapat mewujudkan Banua yang lebih siap, tangguh, dan aman bagi seluruh warganya,” tegasnya.
Ariadi berharap kegiatan Bimtek ini dapat melahirkan sumber daya manusia yang andal dan memahami prinsip-prinsip kajian risiko bencana secara ilmiah dan aplikatif. Ia pun mengajak seluruh peserta menjadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Banua yang aman dan sejahtera. “Cegah bencana sejak perencanaan, agar Banua aman dan sejahtera selamanya,” tutupnya.
