BOMINDONESIA.COM, BANJARBARU – Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) digelar Pemprov Kalsel di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah.
Miftahul Chair Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan mewakili Gubernur Haji Muhidin mengapresiasi atas dukungan dari KPK, LKPP, dan BPKP yang terus memberikan pendampingan dan arahan dalam penguatan peran APIP di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bimbingan teknis ini sangat penting sebagai tindak lanjut dari Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola PBJ yang ditandatangani Gubernur pada Juni 2025. Penguatan APIP merupakan kunci keberhasilan upaya pencegahan korupsi di sektor pengadaan,” ucapnya, Selasa (9/9/2025).
Ia berharap peran strategis APIP sebagai auditor internal yang memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan dengan bersih dan akuntabel.
“Melalui Bimtek ini, para pengawas internal mampu meningkatkan profesionalisme, adaptabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugasnya,” tutur Miftahul Chair.
Kegiatan ini juga menyoroti pemanfaatan teknologi melalui fitur e-audit dari LKPP, yang memungkinkan deteksi dini potensi penyimpangan dalam proses pengadaan. Selain itu, kolaborasi erat dengan KPK, LKPP, dan BPKP memberikan bekal pengetahuan dan standar pengawasan terbaik bagi APIP.
Menurutnya, penilaian konsistensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh APIP menjadi indikator penting keberhasilan pengawasan yang berdampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Dengan penguatan APIP yang profesional dan berintegritas, kita pastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Untuk itu, sambungnya, bimtek dapat memperkuat kemampuan pengawas internal di lingkungan Pemprov Kalsel. “Jadi, mampu menghadapi tantangan pengawasan di era digital dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
