Oleh : Saleh Saberan
(Ketua Banua Center Integrity)
BOMINDOENESIA.COM – Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak luput dari dua musim yakni penghujan dan kemarau (El nino). Bencana dikedua musim inipun silih berganti Musim hujan membawa banjir, sementara musim kemarau atau fenomena El Niño menghadirkan kekeringan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai warga biasa, kita tentu tidak bisa berbuat banyak ketika bencana menghampiri, seperti yang baru ini bencana kebakaran lahan dan kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan.
Kondisi sekarang ini harusnya bisa ditangani dengan cepat oleh pemerintah.
Pertanyaannya, kondisi bencana yang berulang ini, dimana peran negara? Bukankah negara memiliki begitu banyak kementerian, lembaga, tenaga ahli, serta kabinet yang besar dengan orang-orang yang dianggap pintar dan kompeten? Lalu, apa yang sebenarnya sudah dikerjakan untuk menghadapi persoalan yang terus berulang tersebut?
Banjir dan kekeringan bukan lagi persoalan musiman yang bisa ditangani hanya ketika bencana sudah terjadi. Dampaknya sangat luas, mulai dari terganggunya aktivitas masyarakat, rusaknya infrastruktur, terganggunya pertanian, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga ancaman terhadap kesehatan dan perekonomian. Karena itu, pemerintah seharusnya memiliki program yang jelas sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Setelah banjir, apa yang harus dikerjakan? Ketika kekeringan datang, apa yang sudah disiapkan? Jangan sampai negara baru bergerak setelah masyarakat sudah menjadi korban.
Persoalan air juga harus menjadi perhatian serius. Ketika musim kemarau berkepanjangan, ketersediaan air bersih semakin tertekan. Bahkan air perusahaan air minum dapat mengalami persoalan kualitas, termasuk menjadi asin di wilayah tertentu akibat intrusi air laut. Ini bukan sekadar persoalan teknis penyediaan air, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih adalah kebutuhan mendasar rakyat dan menjadi kewajiban negara untuk memastikan ketersediaannya.
Kekeringan juga memiliki dampak berantai. Ketika sumber air mengering, lahan pertanian terancam, produktivitas pangan menurun, masyarakat kesulitan mendapatkan air, dan risiko kebakaran hutan serta lahan meningkat. Jika kondisi ini terjadi secara luas, dampaknya bukan lagi persoalan satu kabupaten atau satu provinsi, tetapi dapat menjadi persoalan nasional. Karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang terintegrasi dengan program pemerintah daerah, bukan berjalan sendiri-sendiri dan baru aktif ketika keadaan sudah darurat.
Di sinilah pentingnya peran para pembisik dan penasihat Presiden Prabowo Subianto. Mereka seharusnya memberikan masukan yang tidak hanya berorientasi pada program yang populer atau mudah dipromosikan, tetapi juga menyangkut persoalan mendasar yang langsung dirasakan rakyat. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tentu memiliki tujuan masing-masing, tetapi jangan sampai program-program tersebut membuat persoalan lingkungan, air, banjir, kekeringan, dan ketahanan pangan terabaikan.
Pemerintah juga harus berani mengevaluasi pembangunan yang memiliki dampak luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Proyek Strategis Nasional (PSN), misalnya, semestinya tidak hanya dinilai dari nilai investasi, jumlah proyek, atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Dampak ekologis, ketersediaan air, perubahan tata ruang, risiko banjir, ancaman kekeringan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan keputusan. Pembangunan harus memberikan manfaat, bukan justru menambah beban ekologis bagi generasi berikutnya.
Yang juga patut dipertanyakan adalah suara kalangan akademisi. Di tengah berbagai persoalan lingkungan dan kebijakan publik yang membutuhkan kritik berbasis ilmu pengetahuan, mengapa suara akademisi terkadang terdengar begitu pelan? Apakah mereka takut menyampaikan kritik karena persoalan hubungan dengan kekuasaan, rektor, kementerian, atau kepentingan lainnya? Akademisi seharusnya menjadi salah satu kekuatan moral dan intelektual bangsa. Kampus mestinya menjadi tempat lahirnya kritik, gagasan, dan solusi, bukan ruang yang kehilangan keberanian untuk berbicara.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebenarnya memiliki banyak instrumen untuk menghadapi persoalan tersebut. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi sungai, pengendalian tata ruang, konservasi kawasan resapan air, embung dan waduk, penyediaan sumber air baku, pengelolaan hutan dan lahan, sistem peringatan dini, hingga kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Yang dibutuhkan bukan sekadar program, tetapi koordinasi, konsistensi, pengawasan, serta evaluasi. Jangan setiap tahun kita menghadapi masalah yang sama dengan pola penanganan yang sama pula.
Lalu, kepada siapa masyarakat harus menyampaikan kegelisahan ini? Kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian terkait, DPR, DPRD, lembaga pengawas, maupun para akademisi. Semua pihak harus membuka ruang dialog dan menerima kritik masyarakat. Jangan sampai rakyat hanya diminta bersabar ketika banjir datang dan diminta berhemat air ketika kekeringan terjadi. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara hadir sebelum persoalan menjadi bencana, bukan hanya hadir setelah kerugian terjadi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa banyak program yang diluncurkan atau seberapa megah pembangunan yang dihasilkan. Ukuran keberhasilan negara juga terlihat dari kemampuannya melindungi rakyat dari ancaman yang berulang, menyediakan air bersih, menjaga lingkungan, mengantisipasi banjir dan kekeringan, serta memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan.
Negara harus hadir dengan perencanaan yang matang dan keberanian mengambil keputusan berdasarkan kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat terus bertanya: ketika hujan negara sibuk menangani banjir, ketika kemarau negara sibuk menangani kekeringan. Bukankah seharusnya negara sudah menyiapkan semuanya sebelum bencana datang?
