BOMINDONESIA.COM, JAKARTA — Panglima TNI Agus Subiyanto memerintahkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia meningkatkan kesiapsiagaan dengan status Siaga 1 menyusul memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diterbitkan pada 1 Maret 2026.
Instruksi tersebut berlaku bagi seluruh satuan TNI sebagai langkah antisipasi terhadap dampak konflik global yang berpotensi memengaruhi situasi keamanan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan peningkatan kesiapsiagaan itu berkaitan dengan eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memicu perhatian berbagai negara, termasuk Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan TNI Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan bahwa peningkatan status kesiapsiagaan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam menjaga keamanan negara.
Menurutnya, TNI harus selalu siap menghadapi perkembangan situasi strategis baik di tingkat internasional, regional maupun nasional.
“TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional maupun nasional,” ujarnya.
Dalam telegram tersebut, Panglima TNI juga mengeluarkan sejumlah instruksi kepada satuan di bawahnya.
Di antaranya memerintahkan Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta melakukan patroli di objek vital strategis.
Objek yang dimaksud meliputi bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus, hingga fasilitas strategis milik negara.
Selain itu, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diperintahkan melakukan pemantauan wilayah udara secara intensif selama 24 jam guna mendeteksi potensi ancaman sejak dini.
Sementara itu, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI diminta meningkatkan pengawasan situasi keamanan global serta memantau kondisi warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak konflik.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap perkembangan situasi global yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional maupun keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri.
