BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Selatan mencatat 6,2 ton sampah berhasil terkumpul dan ditukarkan dengan barang kebutuhan pokok pada acara perdana Pilah Sampah Dapat Sembako di Eks Kantor Gubernur Kalsel di kawasan Nol Kilometer Banjarmasin, Sabtu (3/5/2025).
Gubernur Kalsel H. Muhidin mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan sampah, khususnya di Kota Banjarmasin.
“Terima kasih dan apresiasi kami Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Wali Kota Banjarmasin beserta jajarannya. Begitu juga kepada seluruh pihak dan masyarakat yang turut berperan aktif dalam mengatasi kondisi darurat sampah saat ini. Pemprov Kalsel terus memberikan pendampingan dan berkoordinasi, sebagai upaya penyelesaian darurat sampah. Termasuk kegiatan yang kita gelar hari ini,” ujarnya Muhidin.
Gubernur juga mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Karena, sampah masih bisa memberikan nilai ekonomis untuk masyarakat.
“Mari kita tanamkan semangat di masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah, sehingga sampah tidak hanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tapi sampah terpilah akan memberikan manfaat,’’ katanya.
Gubernur pun menyakini, program yang diawali dari Kota Banjarmasin ini akan menjadi contoh untuk kabupaten/kota se-Kalsel lainnya.
Wali Kota Banjarmasin M. Yamin memberi apresiasi yang besar kepada Gubernur dan Pemprov Kalsel yang menginisiasi kegiatan Pilah Sampah Dapat Sembako ini.
“Kami akan lanjutkan apa yang dilakukan pemerintah provinsi ini, untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar sampah dilakukan pemilahan terlebih dahulu yang selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak lain, untuk mengurangi produksi sampah di kota ini,” ujar Yamin.
Pelaksana Tugas Kepala DLH Kalsel Fathimatuzzahra mengatakan kegiatan pilah sampah tersebut memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat.
“Kegiatan pilah sampah juga menjadi media sosialisasi, edukasi dan memotivasi masyarakat untuk mengurangi dan memilah sampah dari rumah tangga,” katanya pada kegiatan yang juga dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman itu.
Selain itu, imbuh Fathimatuzzahra, program pilah sampah rumah tangga juga membantu pemerintah mengurangi biaya pengangkutan sampah ke TPA.
Pada kegiatan tersebut, DLH Provinsi Kalsel menggandeng sejumlah perusahaan memanfaatkan anggaran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) untuk memberikan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang memilah dan menukarkan sampah anorganik di Banjarmasin.
Masyarakat di Banjarmasin yang mengumpulkan sampah harus memilah sesuai jenis, kemudian ditaksir untuk ditukar dengan kebutuhan pokok seharga dua kali lipat harga taksiran sampah.
DLH Kalsel melibatkan Bank Sampah Induk Baiman dan unit Bank Sampah untuk menimbang dan menaksir harga sampah terpilah yang dapat ditukarkan dengan kebutuhan pokok.
Sementara itu, perusahaan yang terlibat mengucurkan dana TJSL, adalah PT Pelsart Tambang Kencana, PT Adaro Indonesia, PT Talenta Bumi, PT Borneo Indobara, PT Indofood, PT Gawi Makmur Kalimantan, PT Guthrie International, dan PT Ambang Barito Nusapersada.
Pada acara tersebut, Bank Kalsel menyerahkan bantuan satu paket alat pengolahan sampah organik kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Banua Anyar.
Diketahui, LPMK Banua Anyar memanfaatkan potensi sampah organik sekitar 147 kilogram per hari dari 15 rumah makan untuk menjadi pakan ikan dan pupuk organik di kawasan wisata kuliner Kelurahan Banua Anyar.
Kemudian, PT Adaro Indonesia menghadiahkan satu unit kendaraan roda 3 kepada Bank Sampah Induk Baiman Kota Banjarmasin yang berperan sebagai media pembelajaran dan pelayanan pada tingkat tapak, sehingga membantu pelayanan Bank Sampah Induk.
Sebelumnya, sejumlah tempat pembuangan sampah di kota/kabupaten se-Provinsi Kalsel mendapatkan sorotan dari Kementerian Lingkungan Hidup RI karena menerapkan open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka.
Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menutup Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih Kota Banjarmasin karena menggunakan sistem open dumping yang tidak sesuai ketentuan. Akibat penutupan tersebut, Pemko Banjarmasin memberlakukan darurat sampah, karena TPAS Basirih ditutup sehingga sampah menumpuk pada sejumlah TPA
