BOMINDONESIA.COM, BANJARBARU – Kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring mendekatnya musim kemarau terus ditingkatkan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Apalagi berdasar prediksi BMKG akan mencapai puncaknya pada awal Agustus 2025.
“langkah-langkah antisipasi telah disiapkan sesuai dengan arahan Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman,” ucap Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Bambang Dedi Mulyadi, pada Senin (7/7/2025)
Ia mengaku bersyukur, Pemprov Kalsel melalui BPBD Kalsel dapat melakukan kesiapsiagaan. “Alhamdulillah, kita terus meningkatkan kesiapsiagaan, salah satunya adalah bekerja sama dengan BMKG untuk memantau data-data perkembangan situasi musim saat ini,” ujarnya saat berada di gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Ia memastikan, BPBD Kalsel telah melakukan berbagai persiapan teknis, di antaranya penyediaan sarana dan prasarana, pemantauan kemampuan personel di bidang SDM, serta menjalin koordinasi intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Pak Gubernur juga telah mengusulkan 5 helikopter water bombing dan 1 helikopter patroli ke BNPB, selain itu, sudah diusulkan juga nama operator modifikasi cuaca (OMC) jika nanti diperlukan hujan buatan untuk mengisi waduk-waduk atau bendungan,” bebernya.
Bambang Mulyadi mengungkap, BPBD akan menggelar rapat koordinasi untuk menetapkan status siaga darurat karhutla di tingkat provinsi, yang sepenuhnya akan didasarkan pada data dan analisis cuaca dari BMKG.
“Jika Kalsel ditetapkan berstatus siaga, maka seluruh upaya penanggulangan akan lebih maksimal dan ekstra kita persiapkan, termasuk penempatan helikopter yang akan menyesuaikan dengan status tersebut,” tambahnya.
Saat ini, Kota Banjarbaru menjadi daerah pertama di Kalsel yang telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan.
BPBD Kalsel mengimbau seluruh elemen masyarakat, terutama di wilayah rawan karhutla, untuk tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar. (adv)
