BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Dalam satu hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi berbeda. Dalam operasi kali ini, dua kepala daerah ikut terjaring. Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo ikut terjaring OTT.
Di Madiun, KPK menyebut OTT ini berkaitan dengan kasus dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun.
“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KPK Juga OTT di Pati
Selain di Madiun, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pejabat yang kena OTT KPK di Pati ialah Bupati Pati Sudewo. “Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah saudara SDW (Sudewo),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).
Dia belum menguraikan perkara apa yang membuat Sudewo terjaring OTT. Dia juga belum menjelaskan siapa saja yang diamankan bersama Sudewo. “Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” ucap dia.
Sebelum ditangkap, Sudewo juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus lain. Sudewo diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Sudewo diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan anggota Komisi V DPR saat proyek rel KA itu berjalan. KPK menyebutkan ada dugaan aliran dana kepada Sudewo.
Namun, Sudewo telah membantah ada aliran dana ke dirinya dari kasus itu. Dia juga mengaku tak mengembalikan apa pun ke KPK.
Selain itu, Sudewo juga pernah jadi sorotan usai menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250%. Kenaikan PBB itu langsung menuai protes warga Kabupaten Pati.
Sudewo kemudian menyatakan telah membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250%. Meski kenaikan PBB dibatalkan, warga tetap mendemo Sudewo. Demo pun sempat ricuh.
Akibatnya, DPRD Pati pun membentuk pansus pemakzulan Sudewo. Pada November 2025, upaya memakzulkan Sudewo gagal.
Sebagai informasi, para pihak yang diamankan dalam OTT ini berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
